Komisi I DPR: Pecat Dulu Dewan Pengawas, Baru Anggaran TVRI Cair

"Bintang akan dicabut dengan satu syarat, yakni semua anggota Dewan Pengawas (TVRI) dipecat semuanya," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq, Rabu (8/1/2014). Menurut dia, langkah pemecatan itu pantas dilakukan lantaran dewan tersebut dinilai sudah melanggar kesepakatan dengan Komisi I DPR.

Kesepakatan yang dilanggar, sebut Mahfudz, adalah dewan tersebut tak akan memecat jajaran direksi TVRI. Pada 20 Desember 2013, kata dia, Komisi I DPR sudah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal pemberhentian semua anggota Dewan Pengawas TVRI.

Terhitung sejak tanggal pengiriman surat itu, kata Mahfudz, para anggota Dewan Pengawas TVRI punya waktu dua bulan untuk membela diri. Batas waktunya adalah 20 Februari 2014. "(Namun) kalau pembelaan diri itu ditolak DPR, maka resmilah Dewan Pengawas (TVRI) diberhentikan," ujar dia.

Bila dewan tersebut telah diberhentikan, papar Mahfudz, Komisi I DPR akan melakukan pemilihan anggota baru untuk lembaga pengawas tersebut. Sesudah anggota baru Dewan Pengawas TVRI (Dewas TVRI) terpilih, rekrutmen direksi baru bagi lembaga penyiaran itu akan menyusul.

"Maka, pada akhir Februari, kami akan cabut pemblokiran anggaran ini, setelah persoalan dengan Dewas TVRI selesai," kata Mahfudz. Dia mengatakan, langkah ini merupakan satu-satunya solusi untuk menyikapi ketegangan antara Dewan Pengawas TVRI dan Komisi I DPR.

Mahfudz menyatakan, Komisi I DPR tidak bermain-main dengan persoalan internal TVRI. Sebelumnya, Dewan Pengawas TVRI dan Komisi I DPR bersepakat untuk menunda pemecatan jajaran direksi TVRI sampai Panitia Kerja (Panja) TVRI yang dibentuk DPR selesai melakukan penyelidikan.

"Kami tak akan terpengaruh dengan ancaman yang mereka lontarkan," imbuh Mahfudz. Konsolidasi yang digelar Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun TVRI, ujar dia, tidak bakal mengubah keputusan yang dibuat komisi di DPR yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika ini.

"Dewan Pengawas (TVRI) selama ini tak pernah berpikir apa dampaknya bila tidak mengindahkan hasil rapat DPR," kata Mahfudz. Lagi pula, ujar dia, pencabutan tanda bintang untuk anggaran TVRI senilai Rp 1,3 triliun untuk 2014 juga baru bisa dilakukan bila lembaga penyiaran itu sudah kembali memiliki direktur utama.

Menurut Mahfudz, pelaksana tugas direktur utama yang ditunjuk Dewan Pengawas TVRI tak memiliki kewenangan mengurusi anggaran. "Harus direksi definitif. Tidak bisa plt," kata dia.

Kas TVRI tinggal Rp 35 miliar

Sebelumnya, Selasa (7/1/2014), Dewan Pengawas dan para kepala stasiun TVRI di daerah menggelar jumpa pers soal mampatnya pencairan anggaran ini. Mereka menuntut Komisi I DPR mencabut tanda bintang itu.

Ketua Dewan Pengawas TVRI Elprisdat mengatakan, pemblokiran anggaran hanya menyisakan dana senilai Rp 35 miliar di kas TVRI. Jumlah tersebut, kata dia, hanya akan mencukupi operasional TVRI selama satu bulan.

"Kisaran kalau di pusat (anggaran yang ada) hanya Rp 35 miliar. Mudah-mudahan bisa bertahan untuk satu bulan," ujar Elprisdat di Gedung TVRI, Senayan, Jakarta Selatan. Dia mengatakan, persoalan anggaran tersebut mengganggu pula peran TVRI sebagai televisi publik untuk menyukseskan Pemilu 2014.

Pengadaan pemancar baru, menurut Elprisdat, juga dipastikan tak bisa dilaksanakan dengan kondisi sekarang. Bahkan, waktu siaran TVRI direncanakan bakal dipersingkat pula.

Mahfudz tak menampik TVRI tak akan bertahan bila pemblokiran anggaran tersebut berlanjut. Namun, ujar dia, TVRI masih bisa mengandalkan pendapatan non-APBN untuk operasional sampai akhir Februari 2014. "Selama ini, pelaporan pendapatan non-APBN TVRI nggak beres juga. Padahal, itu jumlahnya besar sekali," katanya tanpa menyebut nominal.