Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2013, 80 Hakim Diberi Sanksi Disiplin

Kompas.com - 30/12/2013, 14:48 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan gaji hakim tidak serta-merta membuat seluruh hakim bekerja secara profesional. Buktinya, sepanjang 2013, ada sebanyak 80 orang hakim yang diberi sanksi kode etik disiplin.

"Pada 2013, seluruhnya 141 orang yang terkena sanksi disiplin. Tapi, khususnya hakim, 80 orang yang diberi sanksi," ujar Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam paparan medianya di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2013).

Dia mengatakan, 80 orang hakim tersebut terdiri dari hakim peradilan umum dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengadilan hubungan industrial (PHI).

Menurut Hatta, jumlah hakim yang diberi sanksi disiplin mengalami peningkatan dibandingkan pada 2011 dan 2012. Dia mengatakan, pada 2011, ada 78 orang hakim yang diberi sanksi disiplin dan 73 orang pada 2012.

"Kalau yang terkena sanksi disiplin seluruhnya (hakim dan pegawai peradilan) pada 2011 ada 130 orang dan 2012 ada 160 orang," lanjut mantan Ketua Badan Pengawasan (Bawas) MA itu.

Hatta menuturkan, meski jumlah hakim yang ditindak meningkat, jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang masuk ke pihaknya justru menurun.

Dia mengatakan, jumlah pengaduan yang masuk ke Bawas MA pada 2013 sebanyak 2.180 aduan. Jumlah itu menurun dibandingkan 2012, yaitu 2.376 aduan dan 3.232 aduan pada 2011.

"Jumlah aduan menurun, tapi hukuman disiplin para hakim ternyata semakin banyak," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Nasional
Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Nasional
Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com