Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Mahfud MD soal Wacana Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 29/12/2013, 16:51 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD enggan berkomentar banyak terkait wacana dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kendati demikian, ia mengaku terus berkomunikasi dengan Jokowi.

"Nantilah kalau itu (soal cawapres). Tapi saya sering ketemu Jokowi," ujar Mahfud di Jakarta, Minggu (29/12/2013) siang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai masalah capres dan cawapres terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Sebelum pemilu legislatif (pileg), kata Mahfud, pembicaraan mengenai urusan capres dan cawapres hanya berkisar pada bahasa-bahasa isyarat tidak langsung yang dalam budaya Jawa disebut sebagai budaya pasemon. "Kalau bicara yang sungguh-sungguh, secara langsung, ya setelah pileg," katanya.

Selain masalah capres, Mahfud mengatakan masalah koalisi antara PKB dengan partai politik lain juga belum diputuskan sebelum pileg. Sampai saat ini, katanya, PKB yang mengusung dirinya masih tetap percaya diri untuk mengusung capres sebelum penentuan hasil pileg. "Iya dong. Tidak pernah ada partai yang berpikir cawapres (sebelum pileg)," imbuhnya.

Seperti diberitakan, nama Mahfud MD santer disebut-sebut sebagai pasangan ideal bagi Jokowi sebagai capres dan cawapres. Dalam Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan bulan September lalu, nama Mahfud juga muncul sebagai cawapres dari internal, selain nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan peserta konvensi capres Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com