Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Buka Peluang Pasangkan Mahfud-Rhoma

Kompas.com - 27/12/2013, 17:13 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang duet mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dengan penyanyi dangdut Rhoma Irama sebagai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014 nanti.

"Antara dua itulah (Mahfud dan Rhoma). Bisa bareng-bareng, bisa sendiri-sendiri," kata Ketua Umum PKB Muhaimmin Iskandar saat ditanya soal sikap PKB dalam terkait capres di Hotel Gran Melia, Jumat (27/12/2013).

Ia menuturkan, tuntutan untuk mengusung sekaligus dua tokoh itu, salah satunya datang dari masyarakat Madura, Jawa Timur yang merupakan kampung halaman Mahfud. "Orang madura inginnya gabung antara Rhoma dengan Mahfud. Kalau digabung, kan singkatannya jadi Maroma," ujar Muhaimmin sambil berkelakar dengan nada bicara dialeg Madura.

Dia mengatakan, partainya belum menentukan sikapnya soal siapa yang akan diusung menjadi calon RI 1. Dikatakannya, hal itu akan ditentukan pasca Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 nanti. Menurutnya, PKB akan menguji elektabilitas masing-masing tokoh itu. Yang pasti, kata dia, baik Mahfud maupun Rhoma saat ini dibebankan memenangkan PKB terlebih dulu pada Pileg nanti.

"Nanti akan kami uji pasca pileg di antara dua tokoh ini. Yang penting dua-duanya sekarang bekerja memenangkan PKB dulu. Setelah itu kami ukur, dua-duanya kami temukan," kata politikus yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

PKB mewacanakan tiga bakal capres yang akan dijagokan pada Pemilu 2014 nanti. Selain Mahfud MD dan Rhoma Irama, partai itu juga mewacanakan Wakil Presiden periode 2004-2009 Jusuf Kalla sebagai bakal capresnya. Mahfud pernah menjadi pengurus PKB. Selain itu, dia juga aktivis NU. Sedangkan, pada Juli 2013 lalu, Rhoma menyatakan, dirinya adalah capres yang akan diusung PKB. Klaim tersebut kemudian dibantah PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com