Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi, Alat Pembunuh Parpol Paling Mengerikan

Kompas.com - 19/12/2013, 18:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi menjadi faktor kegagalan paling utama sebuah partai dalam Pemilu. Partai yang dirundung korupsi akan ditendang jauh-jauh oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat berdasarkan survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Kamis (19/12/2013). Hampir setengah jumlah responden, atau 49,04 persen menyebut masalah korupsi yang membuat partai gagal dalam pemilu.

"Ini menunjukkan kalau korupsi adalah alat pembunuh partai yang paling mengerikan di Indonesia saat ini," kata peneliti Pol-Tracking Aria Budi memaparkan hasil temuannya.

Sementara itu, gagalnya partai karena menurunnya kepuasan masyarakat menempati urutan kedua dengan angka 15.41 persen. Pemberitaan negatif berada di posisi ketiga dengan angka 5.33 persen. Sisanya, responden memilih perilaku kader (3.80 persen), konflik internal (3.11 persen), lainnya (1.78 persen). Sementara yang mengaku tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 21.53 persen.

Ketua Balitbang DPP Golkar, Indra Jaya Piliang yang hadir dalam rilis itu menilai, korupsi saat ini memang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat.

"Sekarang, persepsi soal korupsi lebih besar dari tahun 2004 dan 2009. Dulu cuma 3-4 persen, sekarang 49 persen. Dulu masih banyak yang berpikir masuk partai cara mencari uang secara cepat. Sekarang itu malah membunuh partai itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, untuk faktor yang menjadi kesuksesan partai adalah citra dan kinerja parpol. Masing-masing kategori ini mendapatkan presentase 24.00 persen dan 23.70 persen. Sisanya secara berurut adalah tokoh dalam partai (11.90 persen), pemberitaan positif media massa (8.10 persen), soliditas (6,27 persen), dan faktor lainnya (1,23 persen).

Masyarakat yang mengaku tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 24,79 persen. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jumlah sampel adalah 2010 warga di seluruh provinsi di Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan bukan anggota TNI/Polri.

Survei dilakukan dengan margin of error 2,19 persen pada tingkat kepecayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada rentang waktu 13 Seprtember 2013 hingga 11 Oktober 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com