Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Suara Demokrat dan PKS Jeblok karena Korupsi

Kompas.com - 19/12/2013, 16:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 diprediksi turun drastis dari Pileg 2009 lalu. Jebloknya perolehan suara itu disebabkan oleh kasus korupsi yang menerpa kedua partai tersebut. Hal tersebut terlihat berdasarkan survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Dalam survei itu, Demokrat hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan angka sebesar 8,80 persen. Urutan pertama dan kedua ditempati PDI-P (18,50 persen) dan Partai Golkar (16,90) persen.

HENDRA A SETYAWAN Partai Demokrat

"Padahal, pada Pemilu 2009 lalu Partai Demokrat menjadi pemenang dengan suara 20,8 persen," kata peneliti Pol-Tracking Institute, Aria Budi, saat memaparkan temuan surveinya.

Hal serupa terjadi pada PKS. Berdasarkan hasil survei, PKS berada di urutan terbawah dengan persentase 2,90 persen. PKS hanya unggul dari empat partai lainnya, yakni Nasdem (2,10 persen), PAN (2,00 persen), PBB (0,70 persen), dan PKPI (0,10 persen). Padahal, pada Pemilu 2009 lalu, PKS mendapatkan suara 7,9 persen.

Direktur Pol-Tracking Institute Hanta Yudha AR memprediksi, merosotnya elektabilitas kedua partai ini disebabkan karena berbagai kasus korupsi yang merundung Demokrat dan PKS.

Seperti diketahui, Demokrat ramai diberitakan media karena kasus korupsi dalam proyek Hambalang. Sementara PKS juga dirundung kasus korupsi impor daging sapi.

"Faktor korupsi ini memang sekarang sudah menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh masyarakat," kata Hanta.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jumlah sampel adalah 2.010 warga dari semua provinsi di Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan bukan anggota TNI/Polri. Survei dilakukan dengan margin of error 2,19 persen pada tingkat kepecayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada rentang waktu 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com