Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Pendataan Pemilih Luar Negeri Terhambat Cukong Kelapa Sawit

Kompas.com - 18/12/2013, 23:05 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui mengalami kesulitan dalam mendata dan memutakhirkan data pemilih di luar negeri. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia mengeluh karena para cukong perkebunan tak membuka akses bagi petugas untuk mendata tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Pada umumnya, mereka bekerja di sektor informal di perkebunan sawit. PPLN mendatangi, tapi ada masalahnya. Pekerja di sana susah dideteksi karena cukong perkebunannya tertutup karena pada umumnya banyak pekerja di sana yang ilegal," ujar Kepala Biro Logistik KPU Boradi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).

Dia mengatakan, cerita itu didapatkannya dari kunjungannya ke Serawak, Kuching, di Malaysia. Menurut Boradi, untuk mengatasi kesulitan itu, PPLN melakukan diplomasi dengan majikan atau pengusaha kelapa sawit di lokasi.

"Kawan-kawan PPLN berusaha melakukan pendekatan kepada majikan atau cukongnya," lanjut Boradi.

Ia mengatakan, meski KPU dan Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, PPLN masih terus mendata dan mencari warga negara Indonesia (WNI), terutama TKI di luar negeri.

Dia menuturkan, kesulitan lain yang dihadapi PPLN adalah cakupan jarak yang relatif jauh untuk mendatangi lokasi kerja TKI. Selain itu, lokasi tersebut jauh dan jarak tempuhnya sampai 16 jam.

Sebelumnya, KPU menetapkan DPT Luar Negeri Pemilu 2014 sebanyak 2.010.280 orang pemilih. Angka itu bertentangan dengan temuan Migrant Care. Lembaga itu menyebut sekitar 4,5 juta WNI yang berada di luar negeri terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 mendatang karena namanya tidak masuk dalam DPTLN.

"Hampir 60 persen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih karena KPU melalui PPLN hanya mencatat 2 juta orang pemilih, sedangkan mereka ada 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah pada 22 Oktober 2013 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com