Polri Buka Peluang Periksa Dirjen Bea Cukai

"Manakala nanti memang harus diminta atau dimungkinkan untuk dimintakan kebutuhan keterangan beliau (Dirjen Bea dan Cukai) akan kami panggil juga, dilakukan pemeriksaan," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Rahmad Sunanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013).

Hanya, kata dia, berdasarkan perkembangan kasus yang sedang ditangani pihaknya saat ini, kata dia, penyidik belum menilai perlunya keterangan dari orang nomor satu di Ditjen Bea dan Cukai itu. Pemeriksaan Dirjen, katanya, akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan.

"Sesuai kebutuhan. Saat ini belum memang belum dilakukan pemeriksaan," kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, Penyidik Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa tiga orang saksi untuk mendalami kasus itu, Senin (16/12/2013). Pemeriksaan itu untuk mengetahui modus operandi yang dilakukannya bersama pemberi gratifikasi, Yusran Arief (YA).

"Tiga orang saksi sudah hadir dan dilakukan pemeriksaan. Kami ingin mengetahui modus operandi yang dilakukan para tersangka ini dalam melakukan kegiatannya tentunya berkaitan dengan importasi yang dilakukan perusahaan YA," ujar dia.

Ia mengatakan, tiga orang saksi tersebut adalah, Kepala Seksi Intelijen Direktorat Bea Cukai Mulyadi, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok III Bambang Semedi, dan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok I  Sumantri. Selain pengumpulan keterangan saksi, kata dia, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor gudang Bea Cukai di Merunda, Jakarta Utara. Menurutnya, penggeledahan dilanjutkan, pada Selasa, hari ini.

"Dan masih akan dilakukan penggeledahan nanti bila masih diperlukan," kata dia.

Heru diduga menerima suap dalam rupa polis asuransi berjangka senilai Rp 11,4 miliar. Suap tersebut diduga diterima Heru dari Yusran Arief selama kurun 2005-2007, saat Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara. Jabatan Heru saat sebelum dinonaktifkan adalah sebagai Kasubdit Ekspor dan Impor Ditjen Bea Cukai.

Dugaan suap dalam kasus ini diberikan dalam rupa polis asuransi berjangka. Suap tersebut diduga diterima Heru dari Yusran Arief selama kurun 2005-2007, saat Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Yusran diduga menyuap Heru sebagai upaya menghindarkan perusahaannya dari audit pajak. Heru dan Yusran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, dengan sangkaan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Heru dan Yusran juga dikenakan sangkaan Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Merkeka dikenakan pula sangkaan Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.