Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Kerja Sama Bea Cukai untuk Ungkap Kasus Suap Kepabeanan

Kompas.com - 14/12/2013, 07:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri berharap Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dapat berkoordinasi dengan baik dalam menyelesaiakan perkara dugaan penerimaan gratifikasi mantan pejabat Bea Cukai, Heru Sulastyono.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Arief Sulastyono mengatakan sejak awal pekan ini penyidik Polri masih terus menggeledah sejumlah tempat untuk mendapatkan dokumen ekpor-impor yang ditangani perusahaan Heru.

"Kami berharap Bea Cukai dapat bekerja sama menyelesaikan masalah ini. Jangan ada dokumen yang disembunyikan," kata Arief di Mabes Polri, Jumat (13/12/2013). Sejumlah lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Ditjen Bea Cukai di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur; Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara; serta gudang penyimpanan arsip Bea Cukai di Marunda, Jakarta Utara, dan Cibitung, Bekasi.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita satu kardus dokumen pajak Yusran Arief, pengusaha ekspor impor yang diduga memberikan suap kepada Heru. "Tidak semua (dokumen) diambil, karena dokumen masih dipakai untuk kegiatan pelayanan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Money Laundering Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Agung Setya mengatakan penyidik mencari dokumen dari lima perusahaan milik Yusran. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Tanjung Jati Utama, PT Tanjung Jati Buana, PT Cahaya Sinar Berjaya, PT Dwi Tunggal Utama, dan PT Sinar Medan Sejahtera.

Sebelumnya diberitakan Yusran diketahui memiliki 10 perusahaan ekspor dan impor. Dari 10 perusahaan itu, kata Agung, hanya lima yang terdaftar di Bea Cukai. Namun pengembangan penyidikan tak tertutup kemungkinan mencari dokumen pajak dari perusahaan lain milik Yusran.

Agung juga mengatakan penggeledahan mendapatkan kendala dari tak ditemukannya dokumen di Bea dan Cukai. Padahal, ujar dia, Bea Cukai seharusnya menyimpan dokumen sampai berusia 10 tahun. "Perusahaan Yusran yang PT Tanjug Jati Utama itu kan berdiri 2003, sedangkan sekarang tahun 2013. Seharusnya dokumen itu ada di arsip," ujarnya.

Heru diduga menerima suap dalam rupa polis asuransi berjangka senilai Rp 11,4 miliar, Suap diduga diterima Heru dari Yusran Arief selama kurun 2005-2007, saat Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Jabatan Heru saat sebelum dinonaktifkan adalah sebagai Kasubdit Ekspor dan Impor Ditjen Bea Cukai. Yusran diduga menyuap Heru sebagai upaya menghindarkan perusahaannya dari audit pajak.

Heru dan Yusran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, dengan sangkaan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mereka juga dikenakan sangkaan Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com