Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Istana Bantah Pemberitaan Ani Yudhoyono Pengaruhi Presiden

Kompas.com - 15/12/2013, 10:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menampik kabar dari media Australia yang menyebutkan ibu negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono, sebagai sosok "penasihat" utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di dalam pemberitaan itu, Ani Yudhoyono disebut menanamkan pengaruh pada pemerintahan SBY dan mampu memberikan masukan kepada Presiden dalam mengangkat para kerabat serta menyingkirkan lawan politik.

"Isu tersebut menurut kami tidak mendasar. Isu ini tidak berdasarkan sesuatu yang sifatnya formal atau secara hukum bisa dipertanggungjawabkan," ujar Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (15/12/2013).

Julian menganggap pemberitaan yang menuturkan Ani Yudhoyono yang tengah mempersiapkan anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon presiden adalah sebuah opini yang dibentuk. Selain itu, Julian juga mengatakan bahwa informasi itu bukan informasi yang berasal dari sumber utama.

"Itu pembenaran yang terlalu ngawur. Kalau Anda sendiri disadap, kan pasti enggak enak," ucap Julian.

Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak membenarkan aksi penyadapan yang ilegal tersebut. Julian pun meminta agar para intelijen asing ini membaca undang-undang agar bisa menghormati hak asasi manusia (HAM).

"Menyadap seseorang tidak pantas," ucap Julian.

Indonesia belum terima informasi

Meski membantah informasi yang diberitakan media Australia, Julian mengaku hingga kini Pemerintah Indonesia masih belum mendapat informasi apa pun tentang bahan penyadapan intelijen Australia terhadap pejabat negara.

"Belum, kami justru tahu dari pemberitaan saja," ucap Julian.

Dia menuturkan, hingga kini, Pemerintah Indonesia masih membekukan kerja sama di bidang pertukaran informasi intelijen dan militer. Pembekuan ini akan dilakukan hingga hubungan kedua negara kondusif.

Julian menuturkan, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Pertemuan itu, sebutnya, akan menjadi pertimbangan Indonesia untuk menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara.

"Kalau menjadi kontraproduktif, harus kami lihat lagi," kata Julian.

Media Australia, The Australian, membeberkan alasan intelijen di Negeri Kanguru itu menyadap telepon Ani Yudhoyono pada 2009 silam, atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya. Rencana, penyadapan terhadap Ani Yudhoyono pada 2009 itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007.

The Australian yang mendapat bocoran dari Wikileaks, pada 17 Oktober 2007, sebuah kawat diplomatik dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Wikileaks mendapat salinan kawat diplomatik yang berjudul "A Cabinet of One -- Indonesia's First Lady Expands Her Influence". Di dalamnya, berisi peranan Ani Yudhoyono yang sudah tiga tahun menjadi first lady.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com