Bertemu, Pimpinan DPR RI-Rusia Bahas Penyadapan Australia

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Ketua Parlemen Rusia yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (20/11/2013) malam, juga membahas masalah penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menjelaskan, hadir dalam pertemuan tersebut yakni Wakil Ketua Parleman Rusia Nikolai Levichev didampingi oleh Duta Besar Rusia di Indonesia Mikhail Galuzin.

"Semalam sampai sekitar jam 22.30 WIB, kita cerita beberapa hal, termasuk menanyakan Edward Snowden," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (21/11/2013).

Priyo mengatakan, kedatangan Wakil Ketua Parlemen Rusia ke Indonesia untuk membalas kedatangan Priyo yang pada dua pekan lalu datang ke Rusia. Priyo ke Rusia dalam rangka hari ulang tahun konstitusi Rusia.

Pembahasan mengenai penyadapan Australia di luar agenda utama. Beberapa hal yang menjadi agenda utama yakni mengenai sikap Rusia pada konflik di Suriah yang berbeda sikap dengan Amerika Serikat, pembahasan mengenai Laut China Selatan, dan isu-isu internasional terkini termasuk mengenai hubungan bilateral yang dijalin Indonesia dengan Rusia.

"Setelah makan malam kita berbicara banyak, termasuk tentang penyadapan Australia. Ini adalah pertemuan dengan pimpinan parlemen terlama setelah bertemu dengan delegasi Amerika Serikat sekitar enam bulan lalu," ujarnya.

Seperti diberitakan, hubungan Indonesia dan Australia kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden, yang kini mendapat suaka dari Pemerintah Rusia.

Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono pada Agustus 2009.

Dokumen rahasia itu berhasil didapatkan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Presiden SBY mengirim surat ke Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.