Amankan Pemilu, TNI Butuh Anggaran Rp 100 Miliar

"TNI mengajukan Rp 100 miliar, itu yang kami bahas, kami sepakati,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Mahfudz mengatakan, alokasi anggaran untuk TNI itu akan berasal dari BA 99 (rekening khusus). Jumlah itu di luar dari pagu anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83 triliun sehingga harus mendapat izin dari Kementerian Keuangan.

Namun, Mahfudz meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperhatikan soal pengamanan pendistribusian surat suara. Pasalnya, Mahfudz menilai KPU belum memiliki anggaran khusus untuk ini. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk pengamanan surat suara dalam anggaran Polri dan TNI.

“Harus segera dibahas dengan KPU,” ucapnya.

Terkait biaya pengamanan pemilu, Kepolisian RI juga sudah mengajukan dana Rp 3,5 triliun. Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, seiring dengan tahapan pemilihan umum yang sudah berjalan, Polri membutuhkan anggaran operasional pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun. Namun, anggaran itu belum diperoleh Polri dari Kementerian Keuangan.

”Namun, kami terus berkoordinasi agar anggaran itu dapat dipenuhi mengingat tahapan pemilu telah berjalan,” kata Sutarman seusai serah terima jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang baru Inspektur Jenderal Suhardi Alius, di Jakarta, Jumat (6/12/2013).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, di dalam anggaran itu tercakup biaya pelatihan bagi personel Polri untuk menghadapi potensi konflik.

"Anggaran itu untuk pengamanan, pelatihan personel, dan untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengamanan pemilu," ujar Boy.