Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Antikorupsi, Pembangunan Gedung Baru KPK Dimulai

Kompas.com - 09/12/2013, 11:24 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penancapan tiang pancang pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan gedung baru. Seremoni tersebut berlokasi di lahan yang akan dibangun gedung baru KPK di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Sengaja dipilih tanggal ini dengan dua alasan. Ini bagian awal dari rangkaian acara Hari Antikorupsi 2013. Di Istana juga nanti akan dilakukan acara oleh Kepala Negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan ini menjadi bagian penting karena di Istana juga akan di-launching film strategi nasional pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di lokasi acara, Jakarta, Senin.

Hadir dalam acara penancapan tiang pancang pertama tersebut Sekretaris Jenderal KPK Anis Said Basalamah, mantan pimpinan KPK Ery Riyana, mantan penasihat KPK Said Zainal Abidin, Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjajanto, dan Haji Toyib sebagai perwakilan dari pemilik lahan lama Gedung baru KPK.

Menurut Bambang, pembangunan gedung baru KPK yang terdiri dari 16 lantai ini akan dikerjakan PT Hutama Karya. Nilai proyek pembangunan gedung baru KPK yang dimenangkan Hutama Karya senilai Rp 195 miliar.

"Ini bukan sekadar menancapkan tiang pancang, tapi ikrar untuk membangun Indonesia yang hebat," tambah Bambang.

Selaku perwakilan pimpinan KPK, Bambang juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung pembangunan gedung baru ini, juga kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan parlemen yang telah menyetujui anggara pembangunan gedung baru KPK. Dia menambahkan, di gedung baru KPK ini, akan dibangun prasasti sebagai simbol penghargaan atas dukungan masyarakat dalam pembangunan gedung KPK.

Seperti diberitakan, rencana pembangunan gedung baru KPK ini sempat menuai simpati masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat membentuk gerakan koin untuk gedung baru KPK. Melalui gerakan tersebut, terkumpul dana Rp 400 juta yang disumbangkan untuk gedung baru KPK.

"Para penyawer, Rp 400 juta lebih, akan dibangun prasasti bahwa dari merekalah gedung ini berdiri," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com