Stagnan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013!

Dalam memperoleh skor IPK, TI melakukan penggabungan sumber data yang diperoleh dari 13 lembaga internasional yang independen dan kredibel. IPK memiliki rentang skor antara 0-100. Semakin tinggi skor IPK sebuah negara, semakin bersih tingkat korupsi di negara tersebut.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, hal ini menggambarkan persepsi korupsi para pakar dan pebisnis di sektor publik. Secara global, Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50.

Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Meski memiliki skor yang sama dengan tahun lalu, Indonesia naik empat peringkat di antara negara-negara lain dari 118 menjadi 114.

"Dengan skor 32, peringkat kita sama dengan Mesir," kata Dadang saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Di kawasan ASEAN, kata Dadang, posisi Indonesia lebih baik daripada Kamboja (20), Myanmar (21), Laos (26), Timor Leste (30), dan Vietnam (31),

Sementara, posisi negara-negara ASEAN lainnya jauh di atas Indonesia, seperti Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50), Filipina (36), dan Thailand (35). "Kita membutuhkan 8 poin lagi untuk menuju skor rata-rata CPI ASEAN," kata Dadang.

Terkait hal tersebut, Dadang merekomendasikan penguatan sistem integritas nasional untuk memperbaiki skor IPK Indonesia di masa depan. Penguatan tersebut, katanya, harus dilakukan terhadap institusi strategis di bidang hukum, politik, dan bisnis.

Menurut Dadang, penguatan yang harus dilakukan antara lain di bidang hukum, institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sementara di bidang politik merujuk pada Parlemen dan partai politik.

Terakhir, di bidang bisnis, perizinan, ekspor-impor, pajak bea-cukai, dan pengadaan menjadi wilayah yang rawan korupsi.