Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

POGI: Jangan Bandingkan Dokter Indonesia dengan Singapura

Kompas.com - 30/11/2013, 19:19 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Nurdadi Saleh mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura. Selain karena masih kekurangan dokter, kondisi itu juga dipengaruhi oleh situasi Indonesia yang tidak mendukung hal itu.

Hal itu disampaikan Nurdadi menanggapi komentar pendengar Sindo Radio dalam diskusi bertajuk Dokter Juga Manusia yang diselenggarakan Sindo Radio di Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Pendengar tersebut mengatakan, dokter di Indonesia cenderung menjejali pasien dengan obat-obatan. Pelayanan dokter di Indonesia dianggap masih kalah dengan dokter-dokter di Singapura.

"Masalahnya dokter Singapura mendapatkan satu hari tiga sampai lima pasien. Di puskesmas di Jakarta, Kartu Jakarta Sehat 200 pasien. Hitung saja kalau pasiennya 100 orang, seorangnya 10 menit, jadi 100 menit. Jadi, jangan mengaca kepada Singapura," kata Nurdadi.

Ia mengatakan, Singapura tergolong negara maju di Asia Tenggara yang memiliki infrastruktur dan fasilitas kesehatan memadai. Menurut dia, pelayanan di suatu negara juga dipengaruhi oleh keadaan negara tersebut.

"Dokter kan bukan hidup sendiri, di tengah-tengah masyarakat yang jalanannya macet, anggota dewannya masih ada yang tidak beres. "Jangan kita jadikan, 'Hai dokter, jadilah dewan penyelamat umat manusia yang hidup di gelimangan kacau-balau ini'," ujar Nurdadi.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia dokter Marius Wijayarta mengatakan, ada 454 pengaduan terkait pelayanan kesehatan yang diterima yayasannya dalam kurun waktu 1999-2012. Dari ratusan kasus tersebut, 66 persen di antaranya merupakan kasus yang berkaitan dengan pelayanan dokter.

Marius mengatakan, sebanyak 40 persen dari total kasus yang diterima YPKKI berasal dari laporan dokter atau keluarga dokter. "Setelah kita pilah-pilah, 40 persen lebih dokter dan keluarga menjadi korban. Nah kalau dokter saja bisa jadi korban, bagaimana masyarakat awam?" kata Marius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com