Belum Aman, Ical Akan Terus Digoyang soal Jabatan Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical tersenyum lebar saat penutupan acara Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (23/11/2013). Tak ada lagi suara sumbang yang menginginkan pencalonan Ical sebagai presiden 2014 dievaluasi, termasuk soal logistik yang sebelumnya ramai diributkan.

Namun, posisi Ical dinilai tetap belum aman. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengakui masih ada satu hal yang bisa menggoyang posisi Ical, yakni terkait masa jabatan ketum yang diprotes pengurus daerah.

Masa jabatan Ical kini dianggap telah menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Di dalam AD/ART, jabatan ketum hanya 5 tahun. Namun, saat Ical terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada 2009, masa jabatannya mencapai 6 tahun sehingga berakhir pada 2015.

Ace mengatakan, di dalam Rapimnas disepakati bahwa persoalan masa jabatan ini dipendam lebih dulu agar tidak memecah konsentrasi kader dalam mempersiapkan diri untuk pemilihan legislatif yang digelar pada April 2014.

"Sekarang kami abaikan dulu secara resmi karena ini tergantung pileg. Kalau Golkar jeblok, misalnya suaranya di bawah 20 persen, maka munas diwacanakan untuk dipercepat karena terkait evaluasi kepemimpinan partai," kata Ace di Jakarta, Senin (25/11/2013).

Menurut Ace, persoalan masa jabatan Ical ini sangat krusial. Pasalnya, siapa pun ketum nantinya, pemimpin itu memiliki kuasa yang sangat besar dalam menentukan koalisi hingga menyusun kabinet. "Dia (ketum baru) juga akan memutuskan terlibat dalam pemerintahan atau tidak," katanya.

Ace mengakui dipendamnya persoalan bursa ketum ini lantaran isu tersebut sangat sensitif dan dapat memecah belah internal Partai Golkar. Apalagi, Partai Golkar sudah memiliki faksi-faksi yang tumbuh subur.

Jika isu ini terus digulirkan, Ace menyebut friksi-friksi tidak bisa dihindari yang akhirnya membuat kacau persiapan Pemilu 2014.

Isu suksesi ketum

Dalam forum Rapimnas, sebanyak 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di seluruh Indonesia menyuarakan ketidaksenangan atas isu suksesi ketum Partai Golkar. Isu itu dinilai akan mengganggu konsolidasi Partai Golkar menjelang Pemilu 2014.

"Pergerakan komunikasi politik terkait suksesi kepemimpinan Golkar pasca-ARB ini bisa mengganggu pileg dan pilpres," ujar Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae saat mewakili pengurus DPD Partai Golkar tingkat provinsi memberikan pandangan dalam Rapimnas V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013).

Ridwan menyatakan, pengurus daerah tingkat I mengharapkan para elite partai berlambang pohon beringin itu untuk segera menghentikan agenda suksesi. Elite Golkar, sambung Ridwan, juga harus memfokuskan tenaga dan pikirannya dalam persiapan pileg dan pilpres.

"Hindari agenda politik internal yang dapat mengganggu konsolidasi internal," ucap Ridwan.

Saat ini, baru ada satu calon ketum Partai Golkar yang sudah resmi mendeklarasikan diri bakal mengganti posisi Ical, yakni Waketum Golkar dan Ketua Umum Kosgoro, Agung Laksono. Bahkan Agung mengusulkan agar masa jabatan Ical dipersingkat menjadi 5 tahun.