Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Internal Golkar Keluhkan Dana Logistik yang Mandek

Kompas.com - 22/11/2013, 20:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berambisi menjadi partai pemenang Pemilu 2014. Namun, lima bulan menjelang Pemilu, partai ini mengalami persoalan finansial. Sejumlah daerah hingga sekarang belum mendapatkan dana logistik yang merupakan bagian dari Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP).

"Belum, belum ada yang dapat. Nggak cuma di kami, tapi semuanya (belum dapat)," ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Harry Affandi saat dijumpai di sela-sela acara Rapimnas V Partai Golkar di JS Luwansa Hotel, Jumat (22/11/2013).

Hal senada juga disampaikan Ketua BKPP DPD Golkar Sumatera Barat Chairul Darwis. Chairul bahkan mengatakan bantuan logistik pemilu baru akan diterima daerahnya pada bulan Januari. Hal ini, sebut Chairul, membuat pengurus daerah kesulitan untuk melakukan sosialisasi.

"Belum ada bantuan. Memang agak sulit. Dana daerah kan terbatas. Logistik ini menjadi persoalan, karena menyangkut bagaimana partai bekerja," ucapnya.

Caleg Menyumbang

Politisi Partai Golkar yang juga caleg DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Barat X, Agun Gunanjar, mengamini kabar terhambatnya dana logistik di daerah. Menurut Agun, saat ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar baru menyiapkan atribut seperti bendera. Namun, benderai-bendera itu baru diserahkan setelah acara rapimnas.

"Kalau sekarang kan terlambat, makanya kemarin caleg-caleg berinisiatif pakai dana pribadi dulu. Termasuk memberikan (dana) kepada DPD untuk membantu karena tujuan kita kan menang," ucap Agun.

Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, DPP Partai Golkar memang sempat menjanjikan akan membantu dana logistik berupa uang tunai kepada DPD tingkai I dan II. Namun, dia mengaku tidak tahu alasan DPP belum juga mencairkan dana itu kepada pengurus daerah. Agun hanya menyebutkan partainya baru menyiapkan uang untuk biaya saksi di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS). Jumlahnya mencapai sekitar Rp 51 miliar. Akan tetapi, uang itu baru dicairkan mendekati waktu pelaksanaan pemilihan legislatif.

Saat dikonfirmasi soal mandeknya pencairan dana logistik tersebut, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto membantahnya. Ia mengatakan persoalan dana ini sudah diselesaikan sebulan yang lalu. "Sudah beres semua. Saya tertawa saja baca berita ada yang bilang itu belum beres," kata Setya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com