Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Berkoalisi, maka Kekuatan Parpol Islam Tak Signifikan

Kompas.com - 25/11/2013, 13:31 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sejarahnya, koalisi partai politik berbasis massa Islam lebih banyak gagal dibanding sukses. Selain tidak memiliki tokoh yang mampu mempersatukan koalisi, basis dukungan parpol Islam yang sangat kecil dinilai mempersulit kemenangan jika parpol Islam berkoalisi di Pemilu 2014.

"Jadi, koalisi partai politik Islam tidak signifikan untuk bersaing dalam pemilihan presiden," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris di Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Terkait kegagalan koalisi parpol Islam, Haris mencontohkan pembentukan koalisi parpol Islam yang dikenal dengan sebutan "poros tengah" ketika pemilihan presiden pada 1999. Saat itu, poros tengah mengusung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai calon presiden. Meskipun berhasil membawa Gus Dur menjadi Presiden, kata dia, poros tengah pula yang menjatuhkan Gus Dur.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Haris menilai ada hambatan utama pada tidak adanya figur yang mampu merangkul parpol Islam. Ia juga meragukan sosok seperti Mahfud MD mampu diterima oleh semua parpol Islam.

Selain itu, ia menyebutkan segmentasi pemilih parpol Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 1999, 2004 dan 2009 sangat kecil, sekitar 30 persen.

Dengan begitu, jika hanya mengandalkan basis dukungan yang kecil itu, Haris melihat sulit bagi koalisi partai politik Islam untuk bersaing dalam Pemilu 2014.

Haris menambahkan, meskipun secara sosiologis masyarakat Indonesia beragama Islam, secara politik, Islam menjadi minoritas. Bahkan, hal itu sudah ditunjukkan sejak pemilu tahun 1955. Pada pemilu tersebut, Partai Masyumi yang berhaluan Islam dikalahkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berhaluan nasional.

"Termasuk juga, apabila partai-partai Islam digabungkan, cuma 44 persen, tidak sampai 50 persen," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com