Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu, PDI-P dan Nasdem Jajaki Koalisi?

Kompas.com - 21/11/2013, 16:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengadakan pertemuan di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (21/11/2013). Pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut dihadiri para petinggi kedua partai.

Apakah pertemuan tersebut menjadi pertanda bagi kedua partai untuk menjalin koalisi dalam Pemilu 2014? Saat menggelar jumpa pers seusai pertemuan, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, pertemuan tersebut bukanlah yang pertama.

Terkait pertemuan tersebut, ia menuturkan, dirinya tidak bisa menyampaikan seluruh isi pertemuan kepada publik. "Ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan karena rahasia," katanya.

Terkait dengan koalisi antara kedua partai, Tjahjo memilih enggan berkomentar banyak tentang peluang tersebut. Ia pun mengatakan bahwa jawaban tersebut lebih cocok ditanyakan kepada Megawati atau Surya Paloh. Selain itu, ia menilai partainya juga masih menunggu hasil pemilu legislatif yang digelar tahun depan. Tjahjo juga enggan mengomentari terkait rencana koalisi ke depan antara kedua partai.

Saat disinggung soal apakah isi pembicaraan menyinggung kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon presiden, Tjahjo tidak menjawabnya. Ia menilai pertemuan antara PDI-P dan Nasdem baik bagi kedua partai.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Nasdem Rio Capella mengatakan, pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini adalah salah satu pertemuan puncak karena mempertemukan ketua umum masing-masing partai.

Rio juga lebih memilih bungkam terkait kemungkinan koalisi antara kedua partai. Ia menilai pertemuan tersebut hanya membahas persoalan yang berkaitan dengan isu-isu kebangsaan, seperti isu Daftar Pemilih Tetap (DPT), keberadaan Lembaga Sandi Negara dalam pemilu, kredibilitas Mahkamah Konstitusi, serta isu yang gencar belakangan ini terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara.

"Jadi ini tentu berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com