Tak Punya Bukti, Ketua Bawaslu Tak Lapor Upaya Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad mengaku pernah dicoba disuap oleh pengurus partai politik (parpol). Namun, dia tidak melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muhammad beralasan tidak punya bukti kuat atas percobaan penyuapan itu.

"Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, untuk melaporkan suatu dugaan korupsi tentu harus ada bukti dan saksi. Nah, ketika percobaan (penyuapan) itu dilakukan, saya tidak siap alat rekaman atau kamera untuk menyiapkan alat bukti. Tidak ada ruang bagi saya untuk menyiapkan alat bukti," ujar Muhammad di Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Menurutnya, pengakuan saja tidak cukup dijadikan fakta hukum untuk melaporkan dugaan korupsi. Ia berdalih, jika tidak punya cukup bukti, dirinya khawatir justru akan menjadi fitnah atau pencemaran nama baik atas pihak yang dilaporkan.

"Kalau pengakuan saja cukup, pasti saya laporkan. Tapi kan tidak cukup. Nanti malah saya balik dilaporkan fitnah atau pencemaran nama baik," katanya.

Tetapi, Muhammad enggan menyebutkan asal partai orang yang berusaha menyuapnya. Yang pasti, kata dia, percobaan pemberian mobil itu dilakukan di masa awal jabatannya sebagai Ketua Bawaslu.

"Waktu itu konteksnya silaturahim. Masih awal-awal saya menjabat. Belum masuk tahapan verifikasi parpol," kata Muhammad.

Beberapa saat setelah dilantik sebagai Ketua Bawaslu, menurut Muhammad, ia didekati oleh oknum yang mengaku dekat dan diutus oleh pimpinan sebuah partai politik. Oknum tersebut mendatangi kediaman Muhammad di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tak tanggung-tanggung, satu unit mobil Toyota Camry ditawarkan kepada Muhammad. Ia menuturkan, langsung menolak pemberian oknum tersebut. Meski menurutnya oknum tersebut menjelaskan pemberian itu merupakan bentuk penghargaan dari parpol yang diklaim sebagai pengutusnya.