Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Ini, 68 Kecelakaan akibat Nekat Terobos di Pintu Kereta

Kompas.com - 16/11/2013, 18:24 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Himbauan untuk tidak menerobos pintu perlintasan kereta api masih sering diabaikan pengguna jalan raya. Tak ayal kecelakaan masing sering terjadi.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 Sukendar Mulya mengatakan semua kecelakaan itu akibat pengguna kendaraan nekat menerobos palang pintu kereta walaupun sudah tertutup karena KA akan melintas.

"Data kecelakaan di pintu perlintasan sebanyak 68 kali. Dalam kurun waktu tanggal 1 Januari hingga 12 November 2013," ujarnya melalui pesan singkatnya, Sabtu (16/11/2013).

Sukendar menegaskan, masyarakat pengguna jalan raya harus benar-benar berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api, terlebih jika palang pintu sudah tertutup. Kebanyakan kasus kecelakaan yang terjadi karena pengendara tetap memaksakan melewati perlintasan.

Saat ini kata Sukendar, kebanyakan masyarakat cenderung kurang disiplin. "Kata kuncinya jangan menerobos palang pintu kereta," tegas Sukendar.

Saat ini di wilayah DKI Jakarta terdapat 506 palang pintu perlintasan kereta api. Angka tersebut terdiri dari 186 resmi yang dijaga, 123 perlintasan resmi tapi tak dijaga dan 197 palang pintu liar.

Menurut Sukendar, salah satu langkah untuk mengurangi angka kecelakaan di palang pintu kereta adalah dengan dibangunnya underpass atau flyover di perlintasan sebidang.

Sukendar mengatakan seharusnya tidak diperbolehkan adanya perlintasan sebidang yang mempertemukan jalan raya dengan perlintasan kereta api.

Adapun Pembahasan ini, sambung Sukendar, sebenarnya sudah lama dibicarakan. Tetapi hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

Dalam hal ini untuk perizinan pembangunannya dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian.

Sampai saat ini, perlintasan sebidang yang sudah dibangun flyover atau underpass sebanyak 43 dari 506 perlintasan sebidang yang ada di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com