Nasdem Minta KPU Tunda Tetapkan 10,4 Juta Data Bermasalah

"Tetapkan saja dulu sebagian. Yang 176 juta tetapkan hari (Senin) ini sedangkan yang 10,4 juta, beri waktu 30 hari untuk disisir lagi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan di sela-sela rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ia mengatakan, penundaan sepenuhnya tidak perlu dilakukan. Dengan begitu, kata dia, tahapan penyelenggaraan pemilu lainnya tidak akan terganggu. Tetapi, katanya, KPU juga tidak boleh menetapkan 10,4 juta data yang masih bermasalah sebagai bagian dari DPT. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif mengatur daftar pemilih harus dilengkapi lima elemen data yaitu, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin dan NIK.

"Kalau sampai waktunya tidak selesai, coret saja yang 10,4 juta itu," ujar dia.

Menurut Ferry, jika KPU bersikeras menetapkan 186 juta data pemilih namun masih ada 10,4 juta data yang bermasalah justru akan menimbulkan kecurigaan dan masalah baru. "Pertanyaannya, apakah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) sudah memberikan NIK kepada seluruh warga negara?" katanya.

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi DPT di tingkat nasional. Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih di 33 provinsi, didapat pemilih dalam negeri Pemilu 2014 berjumlah 186.612.255 orang. Namun, jumlah tersebut belum ditetapkan secara resmi.

"Dari 33 provinsi, 497 kabuaten kota dan 6.980 kecamatan, jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 186.612.255 orang pemilih," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam rapat pleno itu. Langkah itu didukung Bawaslu.

"Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT secara nasional hari ini. Maka Bawaslu bisa memahaminya," kata Ketua Bawaslu Muhammad.

Ia mengapresiasi upaya serius yang dilakukan KPU baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam merapikan daftar pemilih berdasarkan temuan Bawaslu. Dia kerja keras KPU tersebut tampak dari 10,4 juta data pemilih yang tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK).