Imparsial: Pemerintah Tak Serius Lindungi TKI

"Ironisnya memang pemerintah tidak serius memberikan perlindungan kepada buruh migran," ujar Poengky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/10/2013).

Poengky mengatakan, ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan memicu mereka mengadu nasib di luar negeri. Sayangnya, hal ini tak diiringi dengan jaminan keamanan. Sebagian di antaranya "ditelantarkan" mulai dari perekrutan hingga pemberangkatan.

Poengky meminta Indonesia mencontoh pemerintah Filipina yang memberikan perlindungan kepada buruh migrannya. Mereka dibekali pengetahuan bahasa dan keahlian yang memadai.

Menurutnya, pemerintah Indonesia, khususnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) seharusnya juga bisa mengajarkan sekaligus mengawasi agen resmi TKI terkait kemampuan praktis bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri.

"Kemampuan praktis seperti bahasa asing, skill, pengetahuan budaya setempat ini tidak dibimbing dan diawasi pemerintah. Jadi banyak TKI kita yang dipermainkan," jelasnya.

Ia juga mengkritik kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Saudi atas banyaknya kasus-kasus serupa. Terkait hal itu, ia menyarankan KBRI yang bertugas di sana untuk lebih proaktif dengan menempatkan petugas-petugas di bandara-bandara, terutama di Timur Tengah untuk memantau keberadaan TKI2.

"Kita juga harus lebih berani 'menekan' pemerintah Saudi untuk memperlakukan buruh-buruh migran kita dengan baik. Saya kira pemerintah juga kurang di sana," katanya.

Seperti diketahui, pada hari Rabu (16/10/2013), seorang warga Saudi Arabia bernama Abdul Rahman Al Harbi menyelamatkan 16 TKI yang terpencil antara Riyadh dan Mekkah saat sedang melintas.

Para TKI tersebut mengaku ditipu dan ditinggalkan di gurun pasir tersebut setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di Mekkah oleh penyelundup.