Presiden SBY Tandatangani Perppu MK

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang MK pada Kamis (17/10/2013). Penerbitan perppu ini merupakan upaya Kepala Negara untuk menyelamatkan dan memperkuat Mahkamah Konstitusi.

"Semangat penerbitan perppu ini adalah untuk memperkuat dan meningkatkan confident MK sehingga bisa melaksanakan tugas lebih baik. Saya kira semua paham, di sebuah negara demokrasi, tidak boleh ada lembaga yang tidak diawasi," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Yogyakarta, Kamis.

Presiden menyadari bahwa pascapenangkapan dan penahanan Ketua MK Akil Mochtar terkait skandal pemilu kepala daerah di Gunung Mas dan Lebak, tingkat kepercayaan publik terhadap MK anjlok. Upaya memulihkan kepercayaan publik dipandang penting.

"Apalagi tahun depan kita akan menyelenggarakan Pemilu 2014. Dalam perhelatan pemilu 2014, peran MK menjadi sangat penting, utamanya untuk menyelesaikan persengketaan hasil pemilu," kata Djoko.

Djoko juga menyampaikan, proses penyusunan perppu ini melibatkan Wakil Presiden Boediono, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menko Polhukam, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, serta Dewan Pertimbangan Presiden.

Selain itu, Presiden juga melibatkan guru besar hukum tata negara, mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, ahli penyusun peraturan dan perundang-undangan. Penyusunan perppu dikatakan dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tujuan penyelamatan MK dapat tercapai.