Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman: Tak Netral di Pemilu, Anggota Polri Dipidana!

Kompas.com - 09/10/2013, 19:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Sutarman akan menindak tegas aparat kepolisian yang terlibat dalam Pemilu 2014. Ia memastikan aparat Polri bersikap netral dari kepentingan partai atau kelompok apa pun.

"Netral, tidak boleh ikut apa pun. Apabila ada anggota yang ikut-ikutan di dalam pemilu, itu adalah pelanggaran etika, pelanggaran pidana, dan sebagainya. Tentu harus dilakukan tindakan secara hukum," ujar Sutarman di kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (9/10/2013).

Calon tunggal Kapolri itu menyatakan, proses pemilu harus diamankan dengan bekerja sama dengan unsur lain seperti Linmas. "Kerja sama perlu untuk menyiapkan pengamanan dan sekaligus kita menjamin Polri harus netral dalam pelaksanaan pemilu," kata Sutarman.

Persoalan Pemilu 2014 menjadi sorotan utama anggota DPR menjelang uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai sosok Kapolri yang terpilih nantinya harus menjaga netralitas.

Eva menuturkan, partainya sempat mempunyai fobia dalam Pemilu 2009 lalu ketika Kapolri dianggap membela partai penguasa. "Kalau PDI-P inginnya yang netral, karena kami fobia dulu di Pemilu 2009. Polri lebih condong ke Demokrat," ujar Eva di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Eva menuturkan, Kapolri terpilih nantinya juga harus menjaga ketegasan dan mampu memperbaiki internal Polri. Eva mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan tak mempersoalkan nama-nama yang kini digadang menjadi calon Kapolri.

"Jadi siapa pun yang nanti namanya dicalonkan akan tetap kami proses," ucap Eva.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden menyatakan, pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa persiapkan pengamanan Pemilu 2014.

Presiden sudah menunjuk Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutarman akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com