Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Skenario, Partai Penguasa Minimal Juara Dua?

Kompas.com - 02/10/2013, 18:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, ada sebuah skenario besar yang akan mengupayakan partai berkuasa mendulang hasil positif di Pemilihan Umum 2014.

Hal itu berdasarkan kajian pribadi dan informasi yang diterimanya dari intelijen. "Kami mendengar bocoran dari intelijen, ada skenario, parpol berkuasa seminimal-minimalnya akan dibuat jadi juara dua," kata Hasto, dalam sebuah diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).

Hasto menuturkan, informasi yang ia sampaikan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi, bukan atas nama partainya. Ia menuntut intelijen membuktikan hal tersebut. Secara pribadi, informasi tersebut dianggapnya valid karena sesuai dengan realitas yang ada.

Contoh terbaru, ia menyinggung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Kerja sama Lemsaneg dengan KPU, kata Hasto, wajib dicurigai karena lembaga intelijen itu memiliki garis komando langsung kepada Presiden.

Kecurigaannya makin menjadi karena di saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini masih berkuasa. "Tentu kecurigaan publik semakin jadi. Semua harus tahu, pemerintah berkuasa takut kalah, takut putra mahkota yang telah disiapkan kalah," ujarnya.

Selanjutnya, Hasto juga menyinggung tayangan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang disiarkan oleh TVRI. Menurutnya, ada penyalahgunaan kekuasaan di balik siaran tersebut yang menandakan praktik curang partai berkuasa telah sering dilakukan.

Tak sampai di situ, Hasto juga menyatakan bahwa ada dugaan Partai Demokrat telah melakukan kecurangan pada Pemilu 2009. Dugaan modus kecurangan yang digunakan adalah penggelembungan suara, penggunaan dana APBN, dan ketidaknetralan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2009.

Ketidaknetralan tampak jelas karena KPU tak memiliki data hasil penghitungan suara sampai tingkat TPS. Hasto menduga, semua data dihapus untuk menghilangkan jejak. Ia juga mengecam adanya komisioner KPU yang menjadi kader Partai Demokrat setelah partai tersebut memenangkan pemilu tahun sebelumnya.

"Pada 2009, rezim SBY memang melakukan itu (kecurangan), intelijen harusnya bisa membuktikan. Kerja sama Lemsaneg, penggelembungan DPT, kan semuanya bukan kebetulan, manipulasi semakin canggih," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com