Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Dilibatkan, Menag Ragukan Islah di Sampang

Kompas.com - 02/10/2013, 12:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku ragu dengan kabar bahwa islah atau perdamaian sudah terjadi secara menyeluruh terhadap mereka yang bertikai di Sampang, Madura, Jawa Timur. Suryadharma menduga islah hanya untuk mendeskreditkan pemerintah.

"Islahnya berapa persen? Jangan terkecoh dengan pemberitaan. Tolong liat substansinya. Apa itu cuma kamuflase untuk mengundang pemberitaan dan sekaligus mendeskreditkan pemerintah?," kata Suryadharma di Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Suryadharma mengatakan, jika memang konflik sudah selesai, berarti tidak ada lagi warga yang mengungsi di Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo. Padahal, kata dia, rumah warga yang terbakar ketika kerusuhan belum dibangun.

Pemerintah, kata Suryadharma, menghormati jika memang semua pihak yang bertikai merealisasikan rekonsiliasi. Namun, kata dia, alangkah lebih baik jika itikad baik itu dikerjakan bersama-sama, termasuk melibatkan pemerintah dan ulama. Pemerintah tidak tahu menahu soal islah itu.

"Karena pemerintah sudah punya perencanaan. Jadi bukan sekedar tandatangan kemudian masalahnya dianggap selesai. Mereka yang akan dipulangkan harus ada tempat tinggal. Pihak-pihak yang bertikai juga harus secara lapang dada menerima itu. Jadi tidak main di tikungan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Suryadharma menambahkan, tim rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak tetap akan bekerja menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Ia menegaskan, tim yang diketuai Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Abd A'la itu tidak pernah pasif.

Seperti diberitakan, warga Syiah Sampang dengan masyarakat Kecamatan Omben dan Karang Penang Sampang sudah menandatangani islah. Kedua pihak yang sempat konflik pada tahun 2012 sepakat agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan ingin segera hidup bersama lagi.

Namun, pascaperdamaian, Yayasan Bantuan Hukum Universalia yang mendampingi warga Syiah melihat ada upaya penggembosan perdamaian oleh kelompok tertentu, salah satunya kiai setempat. Para penanda tangan perdamaian dicegat oleh kelompok intoleran ketika hendak pulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com