Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sitompul: Maaf Bos, Aku Tak Bisa Tidak Puji SBY!

Kompas.com - 23/09/2013, 12:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tak lama lagi akan resmi menduduki posisi sebagai Ketua Komisi III. Ia menggantikan rekan sefraksinya, Gede Pasek Suardika. Penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi mengundang reaksi dari internal Komisi III.

Ia dianggap tak cukup mumpuni untuk menjadi pemimpin komisi. Dari sekian kritik, ada pula yang meminta Ruhut mengubah gaya bicaranya yang kerap memuji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang juga menjabat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Apa kata Ruhut atas request ini? 

"Maaf bos, kalau yang itu, aku tidak bisa tidak (puji SBY). Aku di sini karena Tuhan, karena Pak SBY," ujar Ruhut, di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2013).

Ruhut mengingatkan bahwa dia di DPR mewakili partai politik. Hal ini, kata Ruhut, berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah. Apalagi, lanjutnya, Partai Demokrat adalah partai penguasa.

"Jadi, kalau bilang Ruhut jangan bela Pak SBY, Ruhut jangan bela Demokrat. Aku di sini sebagai wakil rakyat yang diutus partai aku. Aku sedih dengarnya," kata Ruhut.

Soal gaya berbicara yang dianggap emosional, Ruhut membantahnya. Menurut dia, selama ini dia justru tenang meski hatinya kerap terpancing akan suatu hal.

"Beberapa kali aku debat, yang mulai berkelahi orang lain. Bos, hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin," kata politisi yang mantan artis ini.

Ruhut diminta ubah gaya

Fraksi Partai Gerindra menyatakan akan menerima penetapan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Namun, Gerindra memberikan syarat agar Ruhut mengubah gaya bicaranya.

"Andai kata yang menolak Ruhut sebagai ketua komisi tidak terlalu banyak jumlahnya, Gerindra akan dapat menerimanya dengan tiga catatan," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Jakarta, Senin (23/9/2013).

Syarat pertama, lanjut Martin, Ruhut diminta memperbaiki cara dan gaya komunikasinya ke depan sehingga lebih dapat diterima oleh semua anggota.

"Tidak perlu terlalu sering-sering menyebut SBY," ungkap Martin.

Syarat kedua, Ruhut diminta untuk meningkatkan usaha dan langkah-langkah Komisi III untuk mendukung pemberantasan korupsi. Apalagi, kata Martin, media massa kerap menyeret nama-nama anggota DPR sehingga merusak nama lembaga.

Syarat ketiga, lanjut Martin, jika kedua syarat sebelumnya tidak bisa dilakukan Ruhut dalam dua sampai tiga bulan ke depan, maka Fraksi Gerindra akan menggalang pernyataan bersama dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi III kepada Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar Ruhut diganti. Namun, Martin melihat saat ini pertentangan yang ada baru sebatas wacana di media massa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com