Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Tutupi Penyelidikan Kasus Aipda Sukardi

Kompas.com - 22/09/2013, 08:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak peristiwa penembakan terhadap Aipda (anumerta) Sukardi, Selasa (10/9/2013) lalu, polisi masih belum mengungkap siapa pelaku penembakan tersebut. Polri pun membantah ada upaya untuk menutupi kejelasan kasus ini dari masyarakat.

"Buat apa kita tutup-tutupi. Seperti penyekapan di Taman Sari kemarin, jelas pelakunya oknum TNI Angkatan Laut, dan setelah kita lakukan penyelidikan benar itu dilakukan oleh oknum TNI," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie, Sabtu (21/9/2013).

Ia pun mencontohkan, seperti dalam kasus penembakan tiga anggota kepolisian di wilayah Tangerang Selatan beberapa waktu lalu, pihaknya dapat segera mengungkap identitas pelaku lantaran ada barang bukti penting yang ditinggalkan pelaku.

Barang bukti itulah yang akhirnya oleh penyidik ditelusuri sehingga didapatlah pelaku penembakan dan berasal dari manakah kelompok pelaku tersebut. "Tiga kasus sebelumnya ada bukti sepeda motor yang akan mengarah kedua pelaku," katanya.

Ronny mengaku, pengungkapan kasus penembakan polisi oleh orang tak dikenal bukanlah perkara mudah.

Meski beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno sempat mengungkap jenis kaliber peluru yang digunakan pelaku penembak Sukardi, sampai saat ini proses penyelidikan terhadap jenis kaliber peluru masih terus dilakukan.

Ia menambahkan, meski banyak desakan dari sejumlah pengamat agar kasus ini dapat segera diungkap, menurutnya hal itu tidak dapat dilakukan. Pasalnya, kata dia, Polri tak bisa hanya bekerja berdasarkan asumsi tanpa ada fakta hukum yang jelas.

"Kaliber peluru masih diselidiki. Karena kuta kan harus mencocokan dengan peluru pabrikan untuk mengetahui jenis kaliber yang digunakan," ujarnya.

Aipda Sukardi tewas ditembak oleh orang tak dikenal di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Sejumlah pengamat menilai, penembakan Sukardi terkait persoalan persaingan bisnis jasa pengawalan.

Namun, ada pula pengamat menilai, penembakan Sukardi dilakukan oleh profesional melihat modus yang digunakan pelaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com