Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kriteria "Tandem Politik" Idaman Mahfud MD

Kompas.com - 20/09/2013, 06:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah memantapkan niat maju sebagai calon presiden pada 2014. Komunikasi politik dia klaim telah dilakukan. Sosialisasi pun tak kalah gencar dia gelar dengan turun langsung ke beragam daerah.

Dalam banyak kesempatan, Mahfud selalu menyampaikan hasratnya maju sebagai capres dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tak terkecuali saat bertandang ke redaksi Kompas.com, Kamis (19/9/2013).

Namun, sampai saat ini PKB belum memutuskan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres. Sebaliknya, Mahfud pun terus membuka diri menganalisa melihat semua peluang yang ada.

Sebagai bagian dari analisanya, Mahfud menyebutkan sejumlah kriteria yang dia harapkan dimiliki tandem politiknya kelak. "Entah saya yang didampingi, atau saya yang mendampingi, sebagai wakil presiden," ujar dia.

Bagi Mahfud, tak menjadi masalah pasangannya nanti berasal dari partai mana pun. "Asalkan cocok dengan saya," kata dia. Lalu, tokoh tersebut juga harus tak pernah tersandung masalah hukum, punya visi-misi yang jelas, dan kemauan yang sama untuk menjadikan hukum sebagai panglima ketika terpilih menjadi pemimpin Indonesia.

Mahfud mengaku ingin menjadi pemimpin yang tak tersandera oleh kepentingan pihak atau kelompok tertentu. "Sekarang belum ada yang istimewa, semua masih diolah. Kalau cocok, nanti jalan, saya jalan dengan dia, atau dia jalan dengan saya," kata Mahfud.

Saat ini Mahfud terus memetakan peluang dan akan mengerucutkan pilihan sebelum akhirnya memilih satu kendaraan politik untuk memuluskan niatnya memenangi Pemilu Presiden 2014. Ia memilih realistis dengan membuka pintu dan komunikasi pada semua partai politik.

Menurut Mahfud, keputusan politik akan semakin jelas dan mengerucut setelah bergulirnya pemilihan legislatif pada April 2014. "Nanti mitranya kami bicarakan terus. Tapi semua berdasar fakta politik setelah Pileg, atau mungkin sudah dimulai pada Januari. Semua kemungkinan kami analisis," ujarnya.

Keinginan Mahfud berlaga di Pemilu Presiden 2014, kentara dari deklarasi yang sudah dilakukannya. Dia pun kemudian sempat ditawari menjadi peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, yang akhirnya dia tolak karena meragukan konvensi itu. Sampai sekarang, belum ada yang benar-benar meminangnya, sebagai kandidat utama maupun pendamping.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com