KPU Daerah Diminta Hitung Kebutuhan Logistik Pemilu

“Hitung ulang semuanya. Jangan ada yang dilebih-lebihkan sehingga pengadaan logistik Pemilu 2014 benar-benar efesien,” tegas Husni di KPU, Kamis (19/9/2013).

Dia meminta 531 satuan kerja pemilu menghitung lebih cermat ketersediaan dan kebutuhan logistik, terutama kotak suara, bilik suara, sampul dan alat kelengkapan pemungutan suara. Diingatkannya, di beberapa daerah masih terdapat kotak suara dan bilik suara yang tersimpan gudang KPU daerah.

“Cek kondisi terakhirnya untuk menentukan berapa barang yang masih bisa digunakan,” tukas Husni.

Ia menuturkan, sebelum melaksanakan proses lelang, satker harus mengecek Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Disampaikan mantan Ketua KPU Sumatera Barat itu, pihaknya menargetkan proses lelang semua kebutuhan logistik Pemilu Legislatif 2014 sudah harus tuntas 2013 ini.

“Dengan demikian proses produksi dan sekaligus distribusi ke kabupaten/kota sudah dapat dimulai Januari sampai Maret 2014,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan KPU daerah menyiapkan langkah antisipasi jika membengkak dari anggaran yang disiapkan pemerintah daerah. Diingatkannya, penetapan besaran biaya transportasi di tingkat kabupaten/kota dikelola di daerah dengan mengacu pada peraturan daerah (perda).

“Kita seringkali tidak menghitung kondisi-kondisi yang tak dapat diprediksi. Akibatnya, tidak menyiapkan tindakan antisipasi,” ujarnya.