Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurhayati: Tolong Pisahkan soal Anas dengan Rotasi Demokrat

Kompas.com - 18/09/2013, 18:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan rotasi yang dilakukan terhadap posisi anggota partai dan sanksi terhadap politisi partai yang hadir dalam acara Pehimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) adalah dua hal yang berbeda. Nurhayati pun meminta agar partainya tak lagi dikaitkan dengan pendiri PPI, Anas Urbaningrum.

“Rotasi kali ini hampir semua diganti, jangan dikait-kaitkan. Rotasi ini sudah lama direncanakan, namun baru terjadi hari ini. Jadi tolong pisahkan antara ormas Anas dengan Partai Demokrat,” ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Rabu (18/9/2013).

Nurhayati saat itu ditanyakan soal kemungkinan rotasi dilakukan karena adanya kehadiran politisi Partai Demokrat di peluncuran PPI. Apalagi, dua loyalis Anas turut dicopot dalam rotasi kali ini yakni Saan Mustopa yang sebelumnya menjabat Sekretaris Fraksi dan Gede Pasek Suardika yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi III DPR.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, saat akan meluncurkan organisasi masyarakat (ormas) Rumah Pergerakan Indonesia, di kediamannya di Jakarta Timur, Minggu (15/9/2013). Anas bersama loyalisnya mendeklarasikan Ormas ini yang mengusung gerakan anti diskriminasi dalam bidang hukum, politik dan ekonomi.

Keduanya dikenal dekat dengan Anas. Saan adalah kerabat Anas sejak menjadi aktivis mahasiswa sementara Pasek bahkan menjadi Sekretrais Jenderal PPI. Nurhayati mengatakan fraksi akan tetap memberikan sanksi kepada dua anggotanya itu. Tetapi, Nurhayati mengatakan sanksi akan diberikan menyusul berupa surat peringatan karena dianggap telah menyalahi etika partai. Meski demikian, Nurhayati menyatakan ormas yang didirikan itu adalah ormas biasa.

“Tidak ada yang dikatakan menghabisi loyalis Anas dan sebagainya. Kalau yang diganti Saan dan Pasek, memang keduanya tidak bisa dimenafikan tapi yang lain-lain tidak ada. Kami pun tidak ada kekhawatiran sama sekali dari atas ormas ini,” ucap Nurhayati.

Selain dua loyalis Anas itu, pergantian juga terjadi terhadap Bendahara Fraksi Sonny Waplau yang digantikan oleh Lucy Kurniasari. Posisi Wakil Ketua Komisi V yang sebelumnya dijabat Mulyadi kini digantikan oleh Michael Watimena. Posisi Wakil Ketua Komisi VI yang dijabat Benny K Harman digantikan oleh Azam Azman Natawijaya.

Selanjutnya, posisi Wakil Ketua Komisi VIII yang sebelumya dijabat Radityo Gambiro digantikan oleh Mahrus Munir dan posisi Ketua Komisi X yang sebelumnya dijabat Agus Hermanto kini dijabat Wayan Sugiana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com