Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Perhubungan: Jangan Jual Mobil Murah di Kota Besar

Kompas.com - 18/09/2013, 14:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Perhubungan EE Mangindaan keberatan dengan kebijakan produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Menurutnya, mobil murah bakal menambah parah kemacetan di kota-kota besar, terutama di Jakarta.

"Sekarang kalau sudah jadi (LCGC), mari kita berpikir macet. Kami tidak hambat (LCGC). Sekarang kalau sudah jadi, saran kami pikirkan supaya tidak tambah macet," kata Mangindaan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Mangindaan berharap agar penjualan LCGC jangan di kota-kota besar. Ia menyarankan LCGC didistribusikan di daerah yang tidak macet, terutama di luar Jawa. Jika saran itu tidak bisa dilakukan, ia berharap penggunaan LCGC di kota besar hanya pada hari Sabtu dan Minggu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Menteri Perhubungan EE Mangindaan

"Kalau demi kemajuan teknologi, kasihan rakyat (kota) mau beli mobil. Kalau boleh, mbok Sabtu-Minggu, aja dipakai. Jangan Senin sampai Jumat, padat sekali. Kan selalu kita yang ditanya kalau macet," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Sama seperti pandangan Pemprov DKI Jakarta, Mangindaan juga berharap agar ke depan diperbanyak produksi transportasi massal, seperti bus, MRT. Sebaiknya, kata dia, diproduksi juga bus murah.

Mangindaan menambahkan, jika memang LCGC tidak bisa dihadang masuk ke kota besar, Kementerian Perhubungan akan meresponsnya dengan meningkatkan kualitas transportasi massal.

"Kereta api kan makin bagus pelayanannya, tarif makin turun karena kita subsidi. Bus juga demikian," kata Mangindaan.

Seperti diberitakan, kontroversi mobil murah berawal dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi Produksi Mobil Ramah Lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Dikhawatirkan, kebijakan pemerintah pusat itu membuat kemacetan di Ibu Kota semakin parah. Saat ini, kemacetan sudah menjadi pemandangan biasa di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com