Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayo, Jangan Diam Hadapi Intoleransi!

Kompas.com - 17/09/2013, 16:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat diminta tidak diam atau hanya menerima ketika melihat atau mengalami tindakan intoleransi. Masyarakat harus meluruskan agar intoleransi tidak berkembang hingga akhirnya menjadi konflik.

"Jangan kita diam. Mari kita bicara di kalangan kita masing-masing," kata Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Musdah Mulia saat diskusi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Harmonisasi yang digelar Kementerian Koordinator Polhukam di Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Musdah mengatakan, hanya karena takut dicibir, masyarakat terkadang diam ketika tahu adanya intoleransi di lingkungannya. Musdah bercerita ketika anaknya diajarkan intoleransi oleh seorang guru di sekolah. Ia langsung membicarakannya dengan kepala sekolah. Ketika dikonfirmasi, si guru pun berkilah tidak serius mengucapkannya.

Musdah menambahkan, tidak hanya di sekolah, intoleransi bahkan sudah diajarkan di pendidikan anak usia dini (PAUD) akibat banyak tenaga pengajar yang tidak berkualitas. Hal itu akan menjadi masalah serius pada masa depan.

Musdah juga menyinggung banyaknya konflik berlatar belakang agama di daerah. Laporan yang diterimanya, sebagian konflik itu sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, khususnya menjelang pemilu kepala daerah. "Agama paling mudah digunakan untuk kepentingan apa pun," ucapnya.

Musdah berharap pemerintah, khususnya penegak hukum, tidak lagi melakukan pembiaran terhadap setiap intoleransi. Jangan ada tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti yang terjadi di Sampang, Madura. Kelompok minoritas yang menjadi korban, yakni warga Syiah, justru diungsikan.

"Penegakan hukum harus berjalan. Siapa yang salah harus dihukum. Sekarang ini yang teraniaya malah disingkirkan," pungkas Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace itu.

Plt Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arif Moekiat menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tengah maraknya konflik berlatar belakang agama. Peran FKUB yang berisi para tokoh agama dan jajaran pemerintah sangat penting untuk menyebarkan nilai-nilai pluralisme.

Ketika terjadi konflik, tambah dia, FKUB bisa menjadi penyejuk sehingga konflik tidak meluas. Ia memberi contoh peran FKUB di Wonosobo, Jawa Tengah, yang memberi ruang dialog dengan semua pemeluk agama dan keyakinan.

"Kepemimpinan bupati dan kepala daerah juga bisa bersinergi dengan aparat keamanan, aparat pemda. Yang menarik, sudah ada generasi muda FKUB di Wonosobo," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com