ICW Tagih Janji KPK Tahan Andi Mallarangeng

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho menilai, penahanan Andi menjadi salah satu cara KPK untuk mempercepat penuntasan kasus Hambalang. "ICW menagih janji KPK untuk segera menahan Andi setelah menerima hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini bentuk untuk menuntaskan kasus korupsi Hambalang," kata Emerson saat dihubungi, Senin (16/9/2013).

BPK menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara Hambalang kepada KPK pada 4 September 2013. Saat menerima hasil perhitungan BPK tersebut, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya akan segera menahan para tersangka Hambalang. Untuk penahanan Andi, menurut Abraham, akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Namun, hingga kini penahanan belum dilakukan.

Emerson berpendapat, penahanan Andi ini dapat mendorong penuntasan penyelesaian perkara tersangka lain kasus Hambalang, termasuk mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor. Teuku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama dengan Andi.

Begitu pula mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang. Jika kasus Hambalang tidak segera dituntaskan, menurut Emerson, hal ini akan menjadi beban yang menyandera KPK.

"KPK bahkan dituding diintervensi. Oleh karenanya, perlu ada prioritas dan menyegerakan penuntasan kasus ini," ujar Emerson.

Apalagi, menurutnya, kasus Hambalang termasuk kasus besar yang diduga melibatkan unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. "Kasus ini adalah kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor dari eksekutif, legislatif, yudikatif, serta partai politik. Komplet seperti Indomie telur," kata Emerson.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka sekitar Desember 2012. Selaku Menpora, Andi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan itu diduga dilakukan Andi bersama Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar serta Teuku.

Sejauh ini, baru Deddy yang ditahan KPK. Selain menetapkan ketiganya sebagai tersangka, KPK menyidik kasus lain Hambalang yang diduga melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Berbeda dengan Andi, Deddy, dan Teuku Bagus, Anas disangka menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.