Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kandidat Polri Diduga Punya Rekening Gendut, Ini Jawaban Polri...

Kompas.com - 10/09/2013, 05:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga bakal calon pengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menurut Komisi Kepolisian Nasional, terindikasi memiliki rekening gendut. Menyikapi dugaan itu, Polri berjanji akan melakukan pendalaman informasi. Namun, Polri berharap Kompolnas menyerahkan data nama-nama yang diduga memiliki rekening melampaui pendapatan itu.

"Ya kan tergantung Kompolnas ngasih atau tidak, kan gitu? Kan kami belum jelas, informasinya itu belum jelas," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, saat ditemui di Mabes Polri, Senin (9/9/2013). Dia mengatakan, wajar jika Kompolnas mengawasi kinerja Polri, termasuk soal rencana pergantian Kapolri.

Meski demikian, Ronny berpendapat, ada baiknya bila setiap temuan Kompolnas juga diinformasikan ke Polri agar dapat ditelusuri kebenarannya. "Kalaupun kami melakukan tindakan proaktif tentu harus ada data resmi, tidak bisa berdasarkan intelijen saja, ya kan?" ujar dia.

Ronny juga berpendapat, soal kepemilikan rekening gendut seharusnya sudah ada instansi yang mengusutnya, kemudian memberikan masukan apakah kandidat tersebut "bersih" atau tidak. "PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang berkompeten (dan) punya mekanismenya," kata dia.

Sebelumnya, anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan, komisinya telah mengantongi tiga nama kandidat Kapolri yang terindikasi memiliki rekening gendut. Meliala menyebutkan informasi itu saat menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.

"Ada tiga nama yang terindikasi (rekening gendut)," sebut Meliala. Dia mengatakan, informasi tersebut dihimpun dari masyarakat dan sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan rencananya segera dilaporkan kepada Presiden.

"Kami mewakili publik saja. Ada yang menyebutkan, ada laporan si bapak ini ada rekening gendut, hal itu kami masukkan ke dalam laporan ke Presiden," kata Meliala. Selain itu, lanjut dia, Kompolnas juga sudah bertemu dengan tiga nama yang terindikasi mempunyai rekening dengan nominal besar itu.

Namun, menurut Meliala, pertemuan itu hanya bersifat diskusi, bukan interogasi. "Bahwa dia mau bohong, terserah. Kami tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau berbohong, dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat," papar dia, sembari kukuh menolak menyebutkan nama-nama petinggi Polri itu.

"Kalau nama janganlah, secara fair kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan dan mereka telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut. Kami fair saja ke Presiden," tambah Adrianus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com