Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yoris: Ada Senior Golkar yang Keluhkan Masa Jabatan Ical

Kompas.com - 03/09/2013, 12:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai membantah hendak melakukan manuver politik untuk menggoyang posisi Aburizal "Ical" Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Yoris mengaku hanya menampung kritik sejumlah senior Golkar yang menilai masa jabatan Ical bermasalah.

"Bukan galang dukungan, tapi memang ada senior-senior Golkar yang menganggap kami-kami ini para peserta Munas yang lalu telah melakukan preseden buruk karena menetapkan Ical sebagai ketua umum selama enam tahun," ujar Yoris, di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2013).

Ia mengklarifikasi pernyataannya yang dimuat Kompas.com dalam berita Yoris Raweyai Galang Dukungan untuk Evaluasi Pencapresan Ical. Menurutnya, para senior Golkar menilai penetapan Ical sebagai ketua umum selama enam tahun tidak sesuai dengan Anggaan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Saya sebagai salah satu peserta di dalamnya merasa sangat berdosa kalau tidak memperbaikinya. Evaluasi ini tidak tabu, tetapi mekanismenya nanti dibahas di Rapimnas Golkar yang terakhir," kata Yoris.

Rapimnas Partai Golkar rencananya akan digelar pada Oktober 2013 mendatang. Menurutnya, Rapimnas sangat strategis untuk mematangkan pemenangan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Dengan demikian, evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan untuk memenangi kedua pesta demokrasi lima tahunan itu.

Lebih lanjut, Yoris mengatakan, sebelum Rapimnas digelar, semua organisasi sayap Partai Golkar akan mengadakan Rapimnas masing-masing. Yoris yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini mengungkapkan, para pengurus daerah tingkat II AMPG akan menyampaikan pendapatnya soal kondisi terakhir Partai Golkar.

Saat ditanya kemungkinan adanya wacana evaluasi terhadap pencapresan Ical, menurut Yoris, hal itu bisa saja berkembang dalam diskusi di forum Rapimnas AMPG. "Ini berkembang, mereka punya hak menyampaikan pendapat. Nanti apa yang dihasilkan yang penting dan akan dirumuskan dalam sebuah pandangan umum AMPG yang akan dibacakan dalam forum Rapimnas Golkar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com