Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat "Ditinggal" karena Dianggap Tak Jelas

Kompas.com - 30/08/2013, 08:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, mundurnya Mahfud MD, Rustriningsih, dan Rusdi Kirana dari keikutsertaan dalam proses Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dikarenakan anggapan bahwa konvensi merupakan panggung politik yang tak jelas.

Menurutnya, hal ini harus menjadi pelajaran bagi komite konvensi agar lebih transparan dalam menyampaikan konsekuensi konvensi sekaligus untuk memberi pelajaran politik bagi masyarakat.

Arie menegaskan, para tokoh yang memutuskan batal mengikuti seleksi konvensi pasti telah membuat kalkulasi sendiri. Kelebihan dan kekurangan konvensi dipertimbangkan. Keputusan batal ikut pun keluar setelah konvensi dinilai lebih banyak kekurangannya.

KOMPAS.com/PUJI UTAMI Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih saat ditemui dikantornya Senin (27/5/2013)
"Pasti dikalkulasi ke depannya bagaimana. Kalau kepilih konsekuensinya apa? Nah ini yang belum di-declare ke publik," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, dari Jakarta, Jumat (30/8/2013) pagi.

Idealnya, kata Arie, komite konvensi menyampaikan semua hal terkait konvensi kepada masyarakat. Tak hanya soal aturan main, tetapi juga alasan mengapa seorang tokoh diundang, hingga tokoh tersebut menyatakan siap ikut, atau sebaliknya.

Ia menekankan, konvensi tidak hanya harus transparan dan kredibel, tetapi juga mampu memberi pelajaran politik kepada masyarakat. Saat masih banyak pertanyaan, saat itu pula konvensi dinilai belum transparan dan belum mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik.

"Memangnya publik tahu? Harusnya komite menyampaikan, kenapa dia mundur, kenapa dia setuju. Apa karena perbedaan visi, atau kenapa? Value-nya harus ada," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang digelar sejak Sabtu (24/8/2013) telah selesai. Gelaran penjaringan kandidat calon presiden ini menyisakan 11 nama. Padahal, sebelum menggelar pra-konvensi, ada 15 nama yang disebut diundang untuk ikut.

Di hari terakhir penyelenggaraan pra-konvensi, Kamis (29/8/2013), tiga orang menyatakan batal ikut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang kali pertama menyatakan membatalkan keikutsertaannya. Mahfud memasuki ruang pra-konvensi sekitar 15 menit untuk membacakan surat keputusannya. Ia mengaku batal ikut karena mekanisme konvensi yang belum jelas.

IHSANUDDIN Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana sesaat sebelum memulai Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (29/8/2013)
Setelah Mahfud, Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana juga memutuskan tidak mengikuti konvensi. Rusdi menyampaikan langsung keputusannya kepada komite. Dengan bahasa yang diperhalus, Rusdi mengaku menunda keikutsertaannya pada konvensi lantaran ingin fokus pada bisnisnya.

Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, juga memutuskan untuk tidak mengikuti konvensi. Ia menghadiri pra-konvensi selama 30 menit sebelum menyampaikan keputusannya. Dia mengaku batal ikut karena masih ingin fokus berkarier dan mengurus keluarga di kampung halamannya, Jawa Tengah.

Sementara itu, satu nama lain, yang disebut diundang dalam konvensi ini, yaitu Bupati Kutai Timur Isran Noor, justru tidak terjadwal dalam tahap pra-konvensi. Komite Konvensi Capres Partai Demokrat enggan menyebutkan alasan terkait tak adanya nama Isran.

Juru Bicara Komite Rully Charis menyatakan, pihaknya tidak pernah menyebut nama-nama peserta yang akan mengikuti pra-konvensi, termasuk Isran Noor.

Berikut adalah 11 nama calon perserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat:
1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan);
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina);
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN);
4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat);
5. Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI);
6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan);
7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah);
8. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat);
9. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat);
10. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat);
11. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com