Basuki Tak Setuju Sisa Anggaran Dipakai untuk Uang Kerahiman

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak penggunaan sisa anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada tiga BUMD DKI untuk digunakan sebagai uang kerahiman. Usulan anggaran PMP ini tidak sepenuhnya didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

"Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pemberian PMP kepada PT Jakarta Propertindo dan Bank DKI ada yang setuju dan tidak setuju," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (26/8/2013).

Pemberian dana segar atau PMP itu akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2013. Adapun rincian pemberian PMP di dalam Rancangan APBD DKI 2013, antara lain, Bank DKI sebesar Rp 900 miliar, PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 1,4 triliun, dan PD Sarana Jaya sebesar Rp 130 miliar. Total dana PMP untuk ketiga BUMD itu mencapai Rp 2,5 triliun.

Kendati ada halangan, Basuki tetap optimistis bahwa DPRD DKI dapat menyetujui usulan Pemprov DKI. Apabila anggaran perubahan itu harus dialihkan, Basuki tidak setuju pengalihan anggaran itu untuk uang kerahiman pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang.

"Kita tidak setuju kalau dikasih uang kerahiman untuk PKL Tanah Abang sebesar Rp 10 juta per meter. Enak saja, bukan tanah kamu. Mending bikin 200 blok (rusun) dan 20.000 orang bisa tinggal di situ," kata Basuki.

Pemberian PMP kepada PT Jakpro ditujukan untuk membeli saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). PT Jakpro juga akan menjual aset yang merugi. Basuki memberi contoh Pluit Junction, yang akan ditawarkan kepada Emporium. Dengan demikian, Emporium dapat membuat jembatan untuk ke Pluit Junction.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Cinta Mega mengatakan, saat ini DPRD DKI cenderung menyetujui PMP sebanyak Rp 750 miliar ke PT Jakpro dan Rp 150 miliar kepada PD Sarana Jaya. Tidak ada alokasi anggaran ke Bank DKI.

Menurut Basuki, sisa anggaran Rp 2,5 triliun sebanyak Rp 1,5 triliun lebih baik untuk dialokasikan kepada program-program dinas. Cinta menjelaskan, sebagian besar anggaran untuk PT Jakpro akan digunakan untuk pembelian saham mayoritas Palyja. Rencananya, 49 persen saha Palyja akan dibeli oleh PT Jakpro dan 51 persen lainnya dibeli oleh PD Sarana Jaya. Pembelian saham Palyja itu agar lebih mudah dalam mengontrol pengelolaan air di Jakarta.

"Saya yakin pembahasan permasalahan ini akan selesai minggu ini," kata Cinta.