Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhuk dan HAM Klaim Tak Banyak Pegawainya yang Bolos

Kompas.com - 12/08/2013, 13:35 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsuddin mengatakan bahwa tak banyak pegawainya yang bolos kerja pada hari pertama masuk kerja seusai libur hari Idul Fitri.

"Rasanya absensi kita bagus," ujar Amir di Kantor Kemenhuk dan HAM, Senin (12/8/2013).

Pada hari pertama ini, Kemenhuk dan HAM menggelar acara halalbihalal. Pada kesempatan itu, para pegawai Kemenhuk dan HAM kembali saling mengucap maaf. Menurut Amir, para pimpinan harus dapat memberi contoh kepada bawahannya agar menaati peraturan masuk kerja.

"Berusaha memberi contoh saja. Seperti ini kan mereka hadir ada halalbihalal," katanya.

Sekjen Kemenhuk dan HAM Bambang Rantam menambahkan bahwa presensi masuk diperkirakan mencapai 95 persen dan 5 persen masih cuti atau dalam pejalanan pulang. Namun, diperkirakan masih ada yang bolos tak lebih dari 2 orang. Mereka yang membolos akan dikenakan sanksi potongan tunjungan dan hukuman disiplin.

"Kalau tidak datang otomatis dipotong. Lumayan banyak (potongan tunjangan), kemudian bisa ditambah hukuman disiplin," kata Bambang.

Selain itu, jika total bolos kerja pegawai dalam setahun mencapai 46 hari, sanksi yang diberikan bisa sampai pada pemecatan.

"Itu ada di peraturan. Bisa (dikenakan) pemberhentian jika tidak masuk di atas 46 hari. Itu diakumulasi," terangnya.

Namun, menurutnya, presensi tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bambang mengatakan, hari pertama masuk kerja di Kemenhuk dan HAM juga telah berlangsung seperti biasa. Hari ini terangnya akan digelar rapat dengan pimpinan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com