Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Muhammadiyah, Ical Diminta Mundur sebagai Capres

Kompas.com - 06/08/2013, 20:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kapasitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie untuk maju sebagai calon presiden di 2014 diragukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Tak tanggung-tanggung, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan keraguan itu saat Ical bertandang ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, di Jakarta, Selasa (6/8/2013).

"Saya terus terang pesimis Ical bisa terpilih. Saya ragu meskipun (Ical) habis-habisan," kata Anwar.

Anwar menjelaskan, secara personal, Ical tidak memiliki catatan kelam di masa lalu, termasuk sangkutan kasus korupsi. Akan tetapi, Anwar menyayangkan satu masalah yang sensitif dan kerap dikaitkan dengan nama Ical, yakni semburan lumpur Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur.

Atas dasar itu, Anwar mengimbau Ical mencoba untuk merebut simpati rakyat. Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan mengunjungi dan tinggal bersama masyarakat di sekitar lokasi terdampak semburan lumpur Lapindo. Jika tak sependapat, Anwar menyarankan Ical untuk mundur sebagai capres.

"Hanya satu saja, masalah Lapindo. Lapindo harus diselesaikan. Datang dan tinggal sebulan di daerah itu untuk memperlihatkan Bang Ical serius dan bersungguh-sungguh. Kalau tidak mampu menyelesaikan, mundur saja, lebih baik digunakan untuk kepentingan lain," ujarnya.

Ical mendatangi Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah untuk menemui Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Turut mendampinginya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Tjijip Sutardjo, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, dan Fuad Hasan Mansyur.

Sementara hadir mendampingi Din Syamsuddin adalah beberapa kader dan tokoh Muhammadiyah, termasuk Rektor Uhamka Suyatno dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masyitoh.

Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah gagasan terkait upaya membawa Indonesia ke suasana yang lebih baik. Sumber daya alam, penguatan ekonomi, filosofi kebangsaan masuk dalam obrolan yang terbuka untuk media ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com