Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jangan Pilih Calon Kapolri Instan!

Kompas.com - 02/08/2013, 13:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak mengusulkan calon Kapolri instan. Ia mengatakan, Presiden jangan sampai menunjuk calon Kapolri di luar dari nama-nama yang diusulkan. 

"Saya berharap tidak boleh lagi terjadi pengusulan calon Kapolri oleh Istana di luar yang diusulkan secara official oleh institusi Polri," ujar Bambang.

Menurutnya, hal ini sangat terkait dengan jenjang karier dan proses kepemimpinan di Polri. Presiden sebagai kepala negara seharusnya paham bagaimana menjaga integritas dan kewibawaan sebuah lembaga.

"Presiden harus menghindari suatu keputusan yang memiliki potensi menimbulkan friksi atau resistensi di internal polri. Yang ujung-ujungnya berpengaruh terhadap kinerja lembaga tersebut," kata Bambang.

Saat ditanya lebih lanjut soal percepatan pengangkatan Badrodin Haiti sebagai jenderal bintang tiga dan calon kuat Kapolri, Bambang menilai, awalnya ia justru memprediksi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno yang menjadi calon kuat Kapolri.

"Karena santer terdengar Putut memang diproyeksikan untuk menggantikan Timur. Jadi, kalau kemudian Badrodin Haiti naik bintang tiga ke Kabaharkam bisa jadi persaingan menuju Trunojoyo makin ketat. Karena Sutarman (Kabareskrim) juga punya peluang besar," ujar Bambang.

Bambang berpendapat, Sutarman paling berpeluang menjadi Kapolri. Menurutnya, Kabareskrim adalah salah satu anak tangga terakhir menuju Trunojoyo 1.

Seperti diberitakan, Inspektur Jenderal Badrodin Haiti akan menggantikan posisi Komisaris Jenderal Oegroseno sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri. Dengan jabatan barunya, Badrodin akan naik pangkat menjadi Komjen. Kenaikan pangkatnya kemudian dikaitkan dengan bursa pencalonan Kapolri yang akan bergulir dalam waktu dekat.

Jika melihat perjalanan Timur Pradopo, ia juga menjabat Kabaharkam, setelah dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Jabatan Kabaharkam hanya diembannya dalam hitungan jam, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Kapolri dan naik pangkat menjadi Jenderal.

9 calon pengganti Timur

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah merampungkan rekam jejak para calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo. Nama-nama tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2013. Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ada sembilan calon Kapolri yang telah bertatap muka dengan Kompolnas.

Sembilan nama yang beredar sebagai calon Kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Adapun untuk jenderal bintang dua yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno.

Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com