Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Baru TNI Harus Perhatikan Batas Terluar NKRI

Kompas.com - 31/07/2013, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Kertopati atau Nuning, mengatakan, panglima TNI terpilih nantinya harus memperhatikan batas terluar NKRI. Hal ini karena titik-titik batas terluar Indonesia sangat vital dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

“Meski Moeldoko (calon tunggal Panglima TNI) berasal dari AD, tapi harus paham dan menyempurnakan matra AL maupun AU. Untuk AL sendiri mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga,” ujar Nuning, saat dihubungi, Rabu (31/7/2013).

Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, lanjut Nuning, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi.

Untuk melakukan fungsi pengawasan itu, menurutnya, perlu pemenuhan alutsista bagi Angkatan Laut. Menurut Nuning, saat ini alutsista TNI AL belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama dalam atasi illegal fishing, illegal logging hingga perompakan.

“Pemenuhan alutsista harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun. Ini semua agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut atau maritim dalam bentuk apa pun,” ucap Nuning.

Calon tunggal

Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan satu nama sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Calon tunggal itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko. Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

"DPR sudah menerima surat dari Presiden tanggal 23 Juli lalu soal calon pengganti Panglima TNI, yaitu Jenderal Moeldoko," kata Priyo.

Setelah menerima nama calon yang diajukan Presiden, Pimpinan DPR selanjutnya akan menyerahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) dan Komisi I untuk mempertimbangkan calon itu.

"Diperkirakan paling cepat pada minggu ketiga bulan Agustus," katanya.

Nantinya, DPR akan memberikan rekomendasi tanpa catatan atau dengan catatan terhadap calon Panglima TNI itu. Namun, Priyo memprediksi, proses pencalonan Moeldoko di DPR akan berjalan lancar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com