Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi: Banyak Anggota DPR Hanya Jadi Dekorasi

Kompas.com - 30/07/2013, 20:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, banyak anggota DPR yang tak kompeten dan posisinya hanya seperti pajangan di parlemen. Menurutnya, hal itu terjadi karena pemenang pemilihan legislatif didasari oleh sistem suara terbanyak sesuai dengan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2009 lalu.

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, sistem suara terbanyak sebagai penentu siapa yang berhak mendapatkan kursi di DPR membawa pengaruh buruk untuk kinerja parlemen. Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa lebih dari setengah anggota di komisinya memiliki kinerja yang sangat rendah.

"Lihat sekarang, saya di Komisi I, dari sekitar 50 anggota, yang kerja hanya 20 orang, sisanya hanya dekorasi, dan dekorasi itu hasil dari (sistem) suara terbanyak," kata Tantowi di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Oleh karenanya, Tantowi mengimbau agar sistem tersebut ditinjau ulang. Ia juga mengimbau agar penetapan calon anggota legislatif harus melibatkan partai politik. Bila tidak ada evaluasi, maka Tantowi yakin kinerja DPR tak akan berubah dan masih mengecewakan masyarakat.

"Harus ditinjau ulang. Kalau tidak, maka potret yang menghuni parlemen sama seperti sekarang. Banyak yang layak tapi gagal duduk di DPR karena kalah populer," ujarnya.

Sebagai informasi, MK sejak 2009 memutuskan sistem suara terbanyak sebagai cara untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan kursi di DPR. Keputusan MK itu keluar hanya beberapa bulan sebelum pemilihan legislatif 2009 dimulai. Untuk 2014 nanti telah ditetapkan lebih awal bahwa sistem yang digunakan akan sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com