Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Swing Voters" Jauh Lampaui Dukungan Tertinggi untuk Partai Politik

Kompas.com - 18/07/2013, 03:57 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah calon pemilih pada Pemilu 2014 yang belum menentukan pilihan (swing voters), dalam survei terakhir jauh melampaui dukungan tertinggi yang didapatkan partai politik. Kekecewaan terhadap partai politik dinilai sebagai salah satu penyebab tingginya angka swing voters.

"Masyarakat yang sebelumnya adalah simpatisan sebuah partai politik (tapi) lalu kecewa dengan parpol itu, tidak serta merta mengalihkan pilihannya ke parpol yang lain," papar peneliti Pusat Data Bersatu (PDB) Agus Herta S, Rabu (17/7/2013). Dia menyebutkan saat ini angka responden yang menjadi pemilih mengambang mencapai 39,31 persen. Sementara, dukungan tertinggi yang didapatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan "hanya" meraup angka 14,53 persen dalam survei PDB.

"Pada Juni 2013 swing voters meningkat signifikan di dari 28,6 persen di Januari menjadi 39, 31 persen," sebut Agus. Dari survei PDB, imbuh dia, PDI Perjuangan dan Partai Golkar diprediksi akan bersaing ketat pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014.

Menurut Agus, selama periode Januari hingga Juni 2013, elektabilitas kedua partai itu masih yang tertinggi. "Dibandingkan survei Januari 2013, elektabilitas parpol peserta pemilu tidak mengalami perubahan berarti," jelas dia.

Dalam survei terbaru, PDI Perjuangan memiliki elektabilitas 14,53 persen, Partai Golkar 14,1 persen, dan Partai Demokrat 9,4 persen. Menyusul kemudian adalah Partai Gerindra dengan 8,9 persen dan Partai Nasdem 3,33 persen.

Pada urutan selanjutnya, PAN mendapatkan dukungan 2,56 persen responden, PKB 2,56 persen, dan PPP 2,31 persen. Lalu, PKS 1,2 persen, Partai Hanura 1,03 persen, PBB 0,34 persen, dan PKPI 0,09 persen.

"Publik kini tak lagi memandang latar belakang ideologi, baik agama atau nasionalis. Tapi publik menginginkan partai yang merakyat dan bebas dari korupsi," ujar Agus. Survei PDB dilakukan pada 11 hingga 18 Juni 2013 di 30 Provinsi, minus Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Agus mengatakan provinsi baru Kalimantan Utara belum dihitung terpisah dalam survei terkait Pemilu 2014.

Survei melibatkan 1.200 responden, dilakukan dengan wawancara langsung. Responden berusia minimum 17 tahun dan seluruhnya telah menikah.  yang diwancara langsung dengan usia minimum 17 tahun dan seluruhnya telah menikah. Metode survei menggunakan kuesioner terstruktur dengan margin of error 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com