Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayo, Bantu Bangsa, Cek DPS!

Kompas.com - 17/07/2013, 18:41 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertama kalinya dalam sejarah pemilu Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara online di situs kpu.go.id, Selasa (16/7/2013). Banyak tujuannya. Yang terpenting, memudahkan dan mendorong masyarakat mengecek namanya di DPS.

Layaknya pengumuman DPS secara offline yang dipublikasikan di kantor desa, kelurahan, dan di ruang-ruang terbuka publik, DPS itu dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, dan tempat pemungutan suara (TPS).

Dibandingkan mengecek nama di DPS yang tertempel di desa/kelurahan, mengeceknya di situs internet pasti jauh lebih mudah. Anggota masyarakat hanya perlu memasukkan NIK-nya di kolom yang disediakan di laman kanal DPS. Dalam hitungan detik, tampil deretan nama pemilih di TPS di mana pemilih terdaftar.

Cara lain, warga dapat mengeceknya berdasarkan wilayah tempatnya berdomisili. "Kalau belum ada namanya, ada dua kemungkinan. Pertama, belum direkapitulasi dan diunggah. Atau kedua, memang belum terdaftar sama sekali," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (16/7/2013).

Dia mengatakan, itulah gunanya pengecekan DPS. Warga jadi tahu, apakah dia terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2014 atau tidak. Jika tidak, ia tinggal melaporkan ke ketua RT, RW, atau panitia pemungutan suara (PPS) setempat. Dengan demikian, nama warga akan segera dimasukkan ke DPS.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, berbagai upaya dilakukan KPU dalam meningkatkan kualitas data pemilih. Dalam pemilu kali ini, rekapitulasi data dilakukan secara nasional, lengkap dengan nama pemilih.

"Dulu hanya rekapitulasi jumlah tanpa nama-nama pemilih," kata dia saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).

Dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU, jika ada pemilih yang terdaftar di lebih dari satu TPS, maka dapat langsung terdeteksi. Namun, kata Sigit, segala upaya KPU itu tidak akan secara maksimal menghasilkan pemilu yang berkualitas jika masyarakat tidak aktif mendeteksi keberadaan namanya di DPS.

"Ayo bantu bangsa untuk pemilu yang berkualitas," kata Sigit.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong masyarakat untuk proaktif memeriksa atau mengeceknya.

"Kita tidak bisa lagi sekadar ribut. Jangan sampai ketika diberi ruang memeriksa, kita malah tidak memanfaatkannya," tutur Titi.

Ia menyatakan, jika memang menginginkan kualitas data pemilih yang baik, masyarakat harus mau terlibat aktif dalam proses di dalamnya, termasuk memeriksa namanya di DPS.

Hal senada disampaikan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi. Menurutnya, DPS adalah awal dari administratif daftar pemilih yang melibatkan publik. Untuk itu, pemilih harus memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com