Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sering Muncul di TV, Ical Dongkrak Elektabilitas Golkar

Kompas.com - 16/07/2013, 13:57 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Partai Golkar menempati urutan teratas dengan suara 19,7 persen dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN). Selain karena sudah lama dikenal oleh masyarakat, peneliti LSN Dipa Pradipta mengatakan, elektabilitas Partai Golkar terdongkrak dengan iklan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical yang wara-wiri di televisi.

"Kenapa Golkar bertahan, itu karena ARB (Aburizal Bakrie) dan partainya secara masif memaparkan iklan politik terus-menerus. Jadi, itu juga menimbulkan elektabilitas cukup tinggi," terang Dipa di Hotel Grand Menteng, Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Selain itu, Golkar juga dianggap partai dengan kader yang jarang tersandung kasus korupsi. Direktur LSN Umar Bakry menambahkan, meskipun ada kader Golkar yang tersangkut kasus korupsi, hal itu tidak memengaruhi elektabilitas Golkar. Kasus korupsi menurutnya hanya lekat pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Persepsi korupsi publik itu tak mengarah ke Golkar. Yang diketahui publik di pemberitaan media itu (yang korupsi) Demokrat dan PKS. Yang kena hukuman dua partai itu," kata Umar.

Kemudian, menurutnya, Golkar merupakan partai besar yang telah memiliki jaringan di seluruh Indonesia.

"Sosialisasi melalui televisi dan langsung terjun ke lapangan, mau enggak mau (pengaruhi elektabilitas). Golkar jaringannya juga sudah mengakar, badai seperti apa pun Golkar tetap jadi partai besar," tambahnya kemudian.

Sosialisasi Ical di televisi berpengaruh terhadap elektabilitas partai karena melekatnya Ical selaku Ketua Umum dan calon presiden dari Golkar. Menurut Umar, persepsi publik telah terbentuk dari iklan tersebut.

"Orang yang ragu-ragu, yang belum tahu, dibentuk persepsinya melalui berita, iklan, ada misi yang ingin disampaikan bukan hanya memperkenalkan diri," terangnya.

Survei tersebut dilakukan pada 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi seluruh Indonesia dengan 1.230 responden. Hasil survei dilengkapi dengan riset kualitatif berupa media analisis dari sejumlah surat kabar. Survei ini juga memiliki margin of error sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Setelah Golkar, posisi kedua ditempati oleh PDI-P (18,3 persen) dan diikuti oleh Partai Gerindra di posisi ketiga (13,9 persen). Setelah itu, berturut-turut ialah Partai Hanura (6,9 persen), Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), Partai Persatuan Pembangunan (4,3 persen), Partai Amanat Nasional (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Bulan Bintang (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Suara yang tidak memilih partai mana pun sebanyak 11,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com