Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kecewa Menteri Telat Kabarkan Kerusuhan di LP Tanjung Gusta

Kompas.com - 13/07/2013, 13:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendapatkan informasi terlebih dulu dari media internasional dibandingkan dari para pembantunya terkait kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Hal ini pun akhirnya membuat Presiden Yudhoyono geram akan kinerja para menteri dan instansi terkait yang dinilai lamban.

"Saya justru lebih dahulu mengikuti tayangan media massa, utamanya sejumlah televisi internasional sudah menayangkan, sudah meliputnya dibandingkan informasi yang saya dapatkan dari sistem," ujar Presiden dalam rapat terbatas di Landasan Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/7/2013).

Hadir dalam rapat itu ialah Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negera Marciano Norman, Kepala Badan Urusan Logistik Sutarto Alimuso, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Selain itu, hadir pula Menteri Pertanian Suswono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Presiden mengaku sudah sekian kali mengingatkan bahwa arus informasi dari sistem harus sama cepatnya dengan informasi yang beredar di publik. Ia juga menuturkan sudah melihat reaksi masyarakat yang beredar di media sosial.

"Saya juga mengikuti pemberitaan di social media, Saudara tahu saya sudah masuk ke Twitter dan Facebook sedemikian real time-nya. Saya sudah mengerti perhatian mereka," sindir SBY terhadap kinerja para pembantunya yang lebih lambat.

Dibandingkan dengan media sosial itu, SBY menilai reaksi pemerintah, baik pusat maupun daerah, kurang cepat.

"Selama 10 jam tanpa official statement. Itu tidak bagus," ujar SBY.

Menurutnya, informasi itu tidak harus menunggu utuh. Tetapi, pemerintah seharusnya bisa memberikan pernyataan resmi yang membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan tengah mengatasi persoalan itu.

"Saya hargai Menkumham yang berangkat ke sana. Saya cek langsung ke depan berapa dan langkah-langkahnya apa, tapi yang absen official statement atau pernyataan resmi, jangan sampai ada kesan kita tidak melakukan langkah cepat, pembiaran. Saya ingatkan pernyataan yang tepat waktu," papar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com