PPP Apresiasi Penggugat UU Ormas

Lukman menegaskan, perbedaan pendapat di alam demokrasi adalah sesuatu yang lumrah. Apa pun alasannya, menghormati perbedaan harus selalu dijaga demi keutuhan bangsa Indonesia. "Saya amat menghargai dan menaruh hormat kepada mereka yang mengajukan gugatan uji materi UU (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi. Itulah cara beradab konstitusional yang memiliki landasan legal dalam negara hukum yang kita anut," kata Lukman dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (5/7/2013).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menyatakan bahwa mewujudkan aksi protes terhadap suatu UU dengan mengajukan uji materi ke MK merupakan langkah yang paling benar. Aksi penolakan dengan cara unjuk rasa turun ke jalan bisa menimbulkan kerawanan dan berpotensi membunuh demokrasi itu sendiri. "Apakah kita mau tiru cara-cara yang kini terjadi di Mesir? Apakah demokrasi yang mau kita bangun adalah demokrasi jalanan? Mari bawa segala silang sengketa antarkita ke proses hukum. Hukum harus jadi acuan-akhir kita bersama dalam selesaikan perbedaan yang ada," ujarnya.

Untuk diketahui, meski mengundang banyak perdebatan, RUU Ormas akhirnya disahkan sebagai UU pada Selasa (2/7/2013). Pengesahan UU tersebut dilakukan setelah sebagian besar anggota DPR setuju RUU itu disahkan melalui mekanisme pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah DPR tidak mencapai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena ada tiga fraksi yang menolak pengesahan RUU ini, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.