Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Duetkan Wiranto-Hary Tanoe, Ambisi Hanura Berlebihan"

Kompas.com - 02/07/2013, 09:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, menilai rencana Partai Hanura untuk mendeklarasikan pasangan Wiranto dan Hary Tanoesudibjo sebagai  calon presiden dan wakil presiden sebagai ambisi yang berlebihan. Menurutnya, pengusungan keduanya tak diimbangi kerja politik Hanura serta pertimbangan tingkat akseptabilitasnya di masyarakat.

"Hanura tidak bakal mampu mencapreskan siapa-siapa. Paling tinggi memajukan cawapres dalam satu koalisi. Artinya, ide tiga besar dalam pemilu hanya utopia, hanya ambisi berlebihan," kata Boni, Senin (7/1/2013).

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini memprediksi, perolehan suara Partai Hanura di Pemilu 2014 tak akan lebih dari empat persen. Secara akseptabilitas dan elektabilitas, kata dia, Hanura tak bisa meningkatkannya dalam waktu singkat, meskipun Hary Tanoe memiliki kekuatan finansial dan jaringan media. 

Icha Rastika Hary Tanoesoedibjo (tengah) dan Ketua Umum DPP Partai Hanura pada jumpa pers di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Minggu (17/2/2013). Hary Tanoe resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura.
Dari sisi figur, menurutnya, Hary Tanoe belum berkompeten untuk diusung sebagai calon wapres. 

"Semangat untuk jadi cawapres gede, tapi realitas belum bisa karena belum punya citra yang memadai. HT (Hary Tanoe) masih dilihat sebatas orang kaya, belum dilihat sebagai figur pemimpin," ujarnya.

Rencananya, Hanura akan mendeklarasikan pasangan Wiranto-Hary Tanoe, pada Selasa (2/7/2013) ini. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Hary Tanoesudibjo akan menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai tersebut.

Pengurus Hanura mengklaim keputusan menduetkan Wiranto dan Hary Tanoe diambil bukan karena permintaan calon yang dipasangkan atau deal politik pribadi. Pengusungan keduanya merupakan hasil rapat seluruh Ketua DPD Partai Hanura yang dilakukan pada Minggu (30/6/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com